Indonesia Siapkan Ekosistem PFII Berstandar Internasional

Agenda Nasional - Pembentukan Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII) dinilai sebagai langkah penting untuk memperkuat kedaulatan finansial nasional. Hal ini terungkap dalam Focus Group Discussion (FGD) yang diselenggarakan oleh Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) di Denpasar, Bali, pada 10 Juli 2026.

Awal Kejadian

Diskusi ini mengangkat tema "Membedah Masa Depan Kedaulatan Finansial: Peluang dan Tantangan Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII)". Dr. Agus Syabarrudin, pakar keuangan yang menjadi pembicara utama, menekankan pentingnya dukungan untuk peluncuran PFII sebagai respons terhadap tantangan ekonomi regional.

Perkembangan

Dr. Agus menjelaskan bahwa Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia mencapai USD 1,4 triliun, namun rasio kapitalisasi pasar modal masih tertinggal dibandingkan negara-negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia. Arus investasi langsung asing (FDI) juga masih terpusat di Singapura, sementara tren wealth management dan pertumbuhan populasi Ultra High Net Worth Individuals (UHNWI) di Asia dapat menjadi peluang bagi Indonesia.

Dia menegaskan bahwa untuk akselerasi Proyek Strategis Nasional (PSN) dan hilirisasi industri, Indonesia memerlukan modal domestik yang besar, dengan estimasi biaya mencapai ribuan triliun rupiah. Untuk hilirisasi industri, diperlukan sekitar USD 618 miliar hingga tahun 2040, dan untuk transisi ekonomi hijau, pembiayaan mencapai Rp28.233 triliun.

Kondisi Terakhir

Prof. Dr. Harris Arthur Hedar, Pembina SMSI, menyatakan bahwa hasil diskusi akan ditindaklanjuti dengan seminar untuk memperkuat ekosistem PFII. Dia menekankan perlunya sistem pengawasan, peradilan, dan penerapan standar anti pencucian uang yang ketat untuk menjamin integritas PFII. Infrastruktur hukum yang kuat dinilai sebagai prasyarat untuk memastikan dana global yang masuk dapat mendukung program strategis nasional dan mempercepat hilirisasi industri di Indonesia.