Kementerian Tertinggal Dalam Pengurangan Prosedur Administratif

Agenda Nasional - Beberapa kementerian diharapkan segera memenuhi target pengurangan prosedur administratif sesuai arahan dari Komite Tetap Pemerintah. Hingga 18 April 2026, terdapat kementerian yang belum mencapai target dalam pengurangan dan penyederhanaan prosedur administratif.

Awal Kejadian

Implementasi Kesimpulan No. 18-KL/TW tanggal 2 April 2026 mengharuskan kementerian dan lembaga setingkat kementerian untuk meninjau dan mengusulkan metode desentralisasi dan penyederhanaan prosedur administrasi. Target yang ditetapkan mencakup pengurangan jumlah prosedur administratif menjadi tidak lebih dari 30%, pengurangan waktu pemrosesan dan biaya kepatuhan sebesar 50%, serta penghapusan 100% syarat yang tidak perlu.

Perkembangan

Menurut Kementerian Kehakiman, semua kementerian telah menyerahkan rencana mereka, tetapi hanya tiga kementerian yang memenuhi semua target: Kementerian Pertanian dan Lingkungan Hidup, Kementerian Konstruksi, dan Kementerian Kehakiman. Sementara itu, Kementerian Sains dan Teknologi, Kementerian Luar Negeri, dan Inspektorat Pemerintah belum memenuhi satu pun target. Beberapa kementerian lainnya, seperti Kementerian Keuangan dan Bank Negara Vietnam, juga belum memenuhi kriteria pengurangan prosedur administratif.

Kondisi Terakhir

Beberapa kementerian, termasuk Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Etnis Minoritas dan Agama, belum memenuhi kriteria pengurangan waktu pemrosesan dan biaya kepatuhan. Terkait penghapusan persyaratan pendaftaran usaha yang tidak perlu, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Keuangan juga belum memenuhi target. Perdana Menteri telah mengarahkan kementerian untuk menyelesaikan rencana pengurangan sebelum 20 April 2026, dan para menteri bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan target ini.