Kerusakan Jalan Nasional di Lhokseumawe Ancam Keselamatan, Perbaikan Mendesak

Agenda Nasional - Berita Lhokseumawe

Tayang: Jumat, 27 Februari 2026 21:47 WIB

Penulis: Jafaruddin | Editor: Faisal Zamzami

lihat foto

Serambinews.com/HO

Advokat dan Akademisi Aceh, Dr Bukhari, MH

Ringkasan Berita:

Kerusakan parah badan jalan lintas nasional di kawasan Lhokseumawe, termasuk jalur dua dan jalan elak, hingga kini belum diperbaiki pascabanjir yang terjadi pada 26 November 2025.

Kondisi tersebut memicu kekhawatiran masyarakat karena dinilai membahayakan keselamatan pengguna jalan.

Pantauan di lapangan menunjukkan sejumlah lubang besar dengan kedalaman bervariasi tersebar di beberapa titik strategis.

Laporan Wartawan Serambi Indonesia, Jafaruddin | Lhokseumawe

SERAMBINEWS.COM,LHOKSEUMAWE - Kerusakan parah badan jalan lintas nasional di kawasan Lhokseumawe, termasuk jalur dua dan jalan elak, hingga kini belum diperbaiki pascabanjir yang terjadi pada 26 November 2025.

Kondisi tersebut memicu kekhawatiran masyarakat karena dinilai membahayakan keselamatan pengguna jalan.

Pantauan di lapangan menunjukkan sejumlah lubang besar dengan kedalaman bervariasi tersebar di beberapa titik strategis.

Pada jam sibuk, pengendara kerap memperlambat laju kendaraan secara mendadak untuk menghindari lubang, sehingga berpotensi memicu kecelakaan dan kerusakan kendaraan.

Advokat dan akademisi Aceh, Dr Bukhari, MH, CM, menegaskan bahwa penyelenggara jalan wajib segera mengambil langkah perbaikan tanpa menunggu jatuhnya korban.

“Keselamatan masyarakat adalah hukum tertinggi. Jika kerusakan jalan sudah diketahui dan berpotensi membahayakan, maka pembiaran bisa dikategorikan sebagai kelalaian administrasi. Jangan tunggu korban baru bertindak,” ujarnya, Jumat (27/2/2026).

Baca juga: VIDEO - Perbaikan Jalan Rusak Akibat Banjir di Gandapura Berlanjut

Menurutnya, jalan lintas nasional merupakan objek vital yang berada di bawah kewenangan pemerintah pusat melalui instansi teknis terkait.

Karena itu, tindakan cepat seperti penambalan darurat dan pemasangan rambu peringatan harus segera dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab negara.

Secara normatif, kewajiban pemeliharaan jalan diatur dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022.

Regulasi tersebut menegaskan bahwa penyelenggara jalan wajib menjaga kondisi jalan agar tetap laik fungsi dan aman digunakan.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan juga menyatakan bahwa penyelenggara jalan wajib segera memperbaiki jalan rusak yang dapat menyebabkan kecelakaan.

Jika perbaikan belum dapat dilakukan, penyelenggara wajib memberikan tanda atau rambu peringatan.

Dalam perspektif hukum administrasi negara, pembiaran terhadap kerusakan jalan yang telah diketahui dan berpotensi membahayakan dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum oleh penguasa (onrechtmatige overheidsdaad).

Sumber: Serambi Indonesia

Halaman 1/2

1 2