KPK Terapkan AI untuk Tingkatkan Pengawasan LHKPN Mulai 2025

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) baru saja mengumumkan langkah progresif dalam strategi pencegahan korupsi. Mulai 2025, lembaga antirasuah ini menggunakan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence /AI) untuk memeriksa Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Teknologi ini diklaim mampu mendeteksi anomali kekayaan pejabat secara lebih cepat dan presisi dibandingkan pemeriksaan manual.

Langkah tersebut muncul di tengah tantangan pengawasan LHKPN. Pada 2025, tingkat kepatuhan pelaporan LHKPN di 173 instansi pusat dan daerah baru mencapai sekitar 70 persen, didominasi BUMD, DPRD, pemerintah daerah, TNI, dan sejumlah lembaga lainnya. Sementara itu, dari lebih dari 415 ribu penyelenggara negara yang wajib melapor, KPK hanya memeriksa 341 laporan.

Meskipun meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, tetapi masih jauh dari memadai. Tentu, di era digital governance seperti saat ini, langkah penggunaan AI patut diapresiasi. Pemanfaatan teknologi menjawab persoalan klasik pengawasan LHKPN, yakni keterbatasan sumber daya manusia (SDM) verifikator di tengah ratusan ribu laporan yang masuk setiap tahunnya.

Dengan algoritma pembelajaran mesin (machine learning), pola-pola kekayaan yang tidak wajar (illicit enrichment) dapat ditandai dalam hitungan detik.

Namun, di balik optimisme teknologi tersebut, apakah AI ini akan menjadi senjata baru yang efektif bagi pencegahan dan penegakan korupsi atau hanya sekadar menjadi kosmetik digital untuk memoles citra modernisasi birokrasi?

Baca juga:

Techno-solutionism

Kita kerap kali terjebak pada kondisi techno-solutionism. Menurut Evgeny Morozov (2013) techno-solutionism adalah kecenderungan melihat teknologi sebagai jawaban atas persoalan sosial dan institusional yang kompleks, tanpa diiringi pembenahan pada aspek kekuasaan, hukum, dan budaya birokrasi. Padahal, teknologi pada dasarnya hanyalah alat (enabler), bukan solusi itu sendiri.

Dalam konteks penggunaan AI untuk pemeriksaan LHKPN, problem utamanya bukan ketidaktahuan negara terhadap kekayaan pejabat, melainkan lemahnya daya paksa hukum untuk menindak ketidakjujuran tersebut.

Selama ini publik kerap disuguhi data pejabat dengan harta fantastis yang sulit dijelaskan oleh profil gaji dan riwayat usahanya. Namun, tindak lanjut atas temuan tersebut sering berujung antiklimaks.

Pengalaman empiris menunjukkan bahwa pemeriksaan LHKPN tidak otomatis menghasilkan penindakan hukum. Data resmi KPK mencatat dari 1.635 pemeriksaan LHKPN antara 2019–2022, hanya 411 yang dilanjutkan ke ranah penindakan, sementara yang lain berhenti pada tahap administratif atau klarifikasi internal.

Bahkan pada 2025, dari 242 LHKPN yang diperiksa hanya 60 yang terindikasi memiliki dugaan tindak pidana korupsi dan dilimpahkan ke unit penindakan. Tanpa instrumen hukum yang kuat, temuan berbasis algoritma itu berisiko berhenti sebagai data statistik belaka.

Selama LHKPN masih diposisikan sebagai instrumen administratif, dengan sanksi ketidakjujuran yang terbatas pada teguran atau penundaan promosi, maka AI secanggih apa pun tidak akan menghasilkan efek jera (deterrent effect).

Integrasi Data dan Akurasi

Efektivitas AI juga sangat bergantung pada ekosistem data yang melingkupinya. Prinsip Garbage In, Garbage Out berlaku mutlak. Kecerdasan buatan membutuhkan bahan bakar berupa integrasi data lintas sektor yang real-time dan valid.

Untuk memverifikasi kebenaran LHKPN, sistem AI KPK harus terhubung secara seamless dengan basis data Badan Pertanahan Nasional (untuk aset tanah), Samsat dan Kepolisian (kendaraan), Perbankan (simpanan), hingga data pasar modal.

Tanpa integrasi data yang radikal di bawah payung Satu Data Indonesia, AI hanya akan menganalisis "kulit luar" dari laporan yang disetor pejabat, tanpa mampu menembus tembok penyembunyian aset yang semakin canggih (seperti crypto asset atau kepemilikan atas nama orang lain atau nominee).

Tantangan teknis tersebut belum termasuk resistensi birokrasi sektoral yang selama ini menghambat interoperabilitas data pemerintah. AI tidak bekerja dalam ruang hampa; ia beroperasi dalam ekosistem birokrasi yang sarat kepentingan dan tarik-menarik kewenangan.

Sejalan dengan pandangan Jane Fountain dalam Building the Virtual State (2001), teknologi dalam pemerintahan tidak bekerja secara deterministik, melainkan dibentuk oleh cara institusi mengadopsi dan “memberlakukan” teknologi tersebut (technology enactment).

Fountain mengingatkan bahwa struktur kelembagaan yang kaku dan ego sektoral (silo mentality) kerap lebih dominan daripada kecanggihan teknologi itu sendiri. Jika sekat-sekat institusional ini tidak diruntuhkan secara serius, AI KPK berpotensi kehilangan efektivitas karena disuplai oleh data yang terfragmentasi dan tidak terintegrasi secara transparan.

Dari Deteksi ke Eksekusi

Oleh karena itu, persoalan penggunaan AI dalam pemeriksaan LHKPN pada akhirnya bukan semata soal kecanggihan teknologi, melainkan daya paksa hukum negara. Modernisasi sistem pengawasan harus dibarengi dengan penguatan kerangka regulasi. Tanpa hal tersebut, penggunaan AI dalam LHKPN berisiko kehilangan momentum dan berhenti pada tataran simbolik.

Integrasi hasil analisis AI dengan data Direktorat Jenderal Pajak, misalnya, merupakan langkah taktis yang efektif. Ketika AI mengidentifikasi lonjakan harta yang tidak rasional dalam LHKPN seorang pejabat dan temuan tersebut tidak selaras dengan data SPT Pajak, maka mekanisme pemeriksaan pajak maupun penerapan pasal Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) seharusnya dapat diaktifkan secara sistematis.

Di sinilah letak ujian sebenarnya. AI berfungsi untuk mendeteksi asap, namun penegakan hukumlah yang bertugas memadamkan apinya. Tanpa integrasi penindakan yang konkret, baik lewat jalur pidana korupsi, pajak, maupun sanksi administratif berat, teknologi ini hanya akan berakhir sebagai gimmick modernisasi.

Kita patut mendukung penuh transformasi digital di tubuh KPK. Namun, dukungan tersebut tidak boleh berubah menjadi euforia teknologi yang meninabobokan. Reformasi birokrasi bukan sekadar mengganti proses manual dengan sistem digital, melainkan mengubah budaya permisif menjadi budaya integritas.