Kutim Utamakan Stabilitas Nasional Usai Pemotongan DBH

Agenda Nasional - SANGATTA – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) memutuskan untuk menahan diri dari melayangkan protes keras kepada pemerintah pusat terkait pemotongan dana bagi hasil (DBH) yang memicu kelesuan APBD 2025. Langkah ini diambil setelah mempertimbangkan arahan strategis Presiden RI Prabowo Subianto mengenai kondisi geopolitik global yang tidak menentu.

Wakil Bupati Kutim Mahyunadi, mengakui adanya kerumitan dalam penyusunan anggaran daerah saat ini. Berdasarkan UU Nomor 3 Tahun 2022, daerah sejatinya memiliki porsi bagi hasil yang jelas. Namun, dalam implementasinya, pemerintah pusat melakukan penyesuaian anggaran yang lebih mengacu pada kebutuhan APBN.

“Sebenarnya kami ingin protes karena bagi hasil kita tidak mengacu pada undang-undang yang ada, tetapi langsung dipotong berdasarkan kebutuhan APBN. Namun, setelah mendengar paparan Presiden dalam rapat koordinasi lalu, kami memilih untuk memaklumi,” ujar Mahyunadi dalam pertemuan bersama Ormas Paguyuban KKSS Kutim baru-baru ini di Cafe Teras Belad, Jumat (27/2/2026).

Mahyunadi menjelaskan, keputusan untuk tidak memperuncing polemik anggaran didasari oleh misi besar negara dalam memperkuat aspek militer dan ketahanan pangan. Presiden Prabowo dalam pidatonya menekankan saat Rakornas Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah seluruh Indonesia di Sentul International Convention Center (SICC) Bogor, Senin (2/2/2026) lalu bahwa dunia saat ini sedang “tidak baik-baik saja” dengan adanya ancaman konflik global yang nyata.

Sebagai negara non-blok, Indonesia dinilai perlu memperkuat alutsista dan kemandirian pangan agar tidak goyah jika terjadi perang di tingkat internasional. Hal ini berdampak pada pergeseran prioritas pendanaan di tingkat pusat yang merembet hingga ke daerah.

“Negara yang bisa bertahan adalah negara yang berdaulat secara pangan. Ada misi kuat yang mungkin tidak bisa diekspos secara umum demi keamanan negara. Demi kepentingan kemajuan bangsa secara global, kita di daerah harus bersiap dengan keadaan yang rumit ini,” tuturnya.

Dampak dari “pengetatan ikat pinggang” ini dirasakan langsung oleh organisasi sosial dan masyarakat di Kutim. Mahyunadi secara terbuka memohon maaf kepada berbagai organisasi jika dukungan pemerintah daerah saat ini terasa menurun atau “kendor.”

Ia tidak menampik bahwa saat ini ekonomi daerah sedang berada dalam fase lemah dengan daya beli masyarakat yang cenderung menurun. Meski demikian, ia berharap kondisi ini bersifat sementara dan dapat membaik dalam satu atau dua tahun ke depan.

“Saat ini kita berbagi apa adanya. Keadaan memang rumit, tetapi persatuan harus tetap dijaga. Dengan kekompakan, kita bisa bangkit kembali untuk membangun ekonomi Kutim yang lebih baik,” kata Mahyunadi.