Majelis Nasional Tinjau RUU Penyebaran dan Pendidikan Hukum

Agenda Nasional - Rancangan Undang-Undang tersebut telah menambahkan ruang lingkup penerapan dan beberapa kebijakan Negara tentang penyebaran dan pendidikan hukum; prinsip-prinsip kegiatan penyebaran dan pendidikan hukum; peraturan tentang penyebaran dan pendidikan hukum melalui penerapan teknologi digital, jejaring sosial, dan kecerdasan buatan; kebijakan tentang penyebaran dan pendidikan hukum untuk kelompok sasaran tertentu; dan peraturan tentang tujuan, isi, bentuk, tanggung jawab, dan prinsip-prinsip komunikasi kebijakan.

Komite Tetap Komite Hukum dan Keadilan Majelis Nasional menyetujui perlunya amandemen komprehensif terhadap Undang-Undang tentang Penyebaran dan Pendidikan Hukum tahun 2012, berdasarkan landasan politik, hukum, dan praktis yang diuraikan dalam usulan Pemerintah. Isi rancangan undang-undang tersebut pada dasarnya konsisten dengan pedoman dan kebijakan Partai, dan diusulkan agar dilakukan peninjauan lebih lanjut dan pelembagaan penuh terhadap orientasi dan persyaratan tertentu dalam Kesimpulan No. 80-KL/TW dan Arahan No. 58-CT/TW.

Selain itu, para delegasi juga memberikan pendapat mengenai ruang lingkup regulasi dan subjek penerapan rancangan Undang-Undang; dewan koordinasi penyebaran dan pendidikan hukum; kelompok sasaran spesifik; penyebaran dan pendidikan hukum melalui penerapan teknologi digital, jejaring sosial, dan kecerdasan buatan; dosen hukum; komunikasi kebijakan, dan lain sebagainya.