Mari Elka Pangestu Bahas Tantangan Ekonomi Indonesia Menuju 2026

Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Mari Elka Pangestu, memberikan gambaran komprehensif mengenai peta jalan ekonomi Indonesia menghadapi tahun 2026. Meski dunia dibayangi ketidakpastian yang meningkat, Indonesia diproyeksikan tetap menunjukkan resiliensi dengan pertumbuhan yang stabil di kisaran 5%.

Memasuki tahun 2026, dunia internasional menghadapi eskalasi ketidakpastian yang dipicu oleh kebijakan unilateral Amerika Serikat dan dinamika geopolitik. Mari Elka menyoroti fenomena "Trump 1.0" yang membawa ketidakpastian melalui perang dagang dan kebijakan tarif. Hal ini diperburuk dengan meningkatnya konflik internasional, mulai dari isu di Venezuela hingga Greenland, yang melanggar aturan main internasional.

Di sisi lain, pelemahan ekonomi Tiongkok menjadi perhatian serius bagi Indonesia. Sebagai mitra dagang terbesar, perlambatan di Negeri Tirai Bambu berdampak langsung pada penurunan permintaan komoditas unggulan Indonesia seperti batu bara dan kelapa sawit. Selain itu, terdapat risiko pecahnya " bubble AI" di Amerika Serikat yang dapat memicu guncangan pasar keuangan global.

"Pada saat yang bersamaan ada tantangan-tantangan lain seperti ketahanan pangan, disruption dari AI dan digital, perubahan iklim dan fragmentasi yang terjadi karena ada geopolitik, geoekonomi, ini tidak akan mereda, justru konflik geopolitik di 2026 akan meningkat baik konflik internal maupun konflik multi country atau internasional," ujarnya dalam acara Outlook Ekonomi Tahun 2026 oleh OJK Institute di Jakarta, Kamis (19/2/2026).

Di tengah tekanan eksternal, ekonomi domestik Indonesia dilaporkan tetap solid diangka 5,39% pada kuartal IV 2025.

"(Pertumbuhan ekonomi) kita stabil di 5% dan kita masih salah satu yang tertinggi diantara negara-negara anggota G20 maupun di ASEAN, mungkin Vietnam saja yang lebih tinggi dari kita di 6-7%," ujarnya.

Namun, Mari Elka menekankan adanya sejumlah tantangan internal yang mendesak. Pertama, kualitas lapangan kerja, meskipun angka pengangguran turun, 80% lapangan kerja baru tercipta di sektor informal dengan upah rendah. Kedua, pengangguran terdidik, sekitar 25% kaum muda dan penduduk terdidik masih menganggur, yang berpotensi memicu ketegangan sosial. Ketiga, ruang fiskal terbatas, penurunan penerimaan pajak dan rendahnya rasio pajak terhadap PDB (di bawah 10%) membatasi kemampuan pemerintah untuk memberikan stimulus ekonomi. Keempat, tekanan nilai tukar, aliran modal keluar (capital outflow) menyebabkan pelemahan rupiah yang perlu diwaspadai.

Strategi Transformasi: GovTech dan Deregulasi

Untuk mencapai target pertumbuhan 6-7% demi menyerap tenaga kerja formal, pemerintah menyiapkan dua mesin pertumbuhan baru: GovTech dan Deregulasi.

Melalui inisiatif GovTech, pemerintah mendorong digitalisasi terintegrasi (Digital ID dan Digital Payment) untuk meningkatkan efisiensi dan memastikan bantuan sosial lebih tepat sasaran. Sementara itu, langkah deregulasi besar-besaran, yang terinspirasi dari keberhasilan tahun 1980-an, diharapkan dapat memperbaiki iklim investasi dan mengurangi ekonomi biaya tinggi (high cost economy).

Sebagai strategi menghadapi hambatan dagang di Amerika Serikat, Indonesia aktif memperluas akses pasar ke wilayah lain. Perjanjian kerja sama dengan Eropa diprediksi mampu menarik investasi hingga 30 miliar dolar AS.

Kabar signifikan datang dari hubungan bilateral dengan Amerika Serikat. Pada 19 Februari 2026, Presiden diperkirakan menandatangani perjanjian yang berpotensi menghasilkan 40 miliar dolar AS serta memberikan tarif rendah bagi produk tekstil, furnitur, dan alas kaki Indonesia. Langkah ini krusial untuk menarik relokasi industri dari Tiongkok dan India ke Indonesia.

"Kita harus bisa mendiversifikasi, bukan saja bergantung pada komoditas utama," pungkas Mari Elka dalam pemaparannya.(*)

Dilarang keras mengambil konten (tulisan, foto, infografis, video, dan sebagainya) yang dimuat di situs web ini, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk platform AI (artificial intelligence) dan platform digital lainnya, tanpa izin tertulis dari direksi yang berwenang di situs web ini.