Pemko Padang Dorong Badan Gizi Nasional Tegaskan Standar Kebersihan Dapur Makan Bergizi

Agenda Nasional - Padang, Padangkita.com - Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas sebagai program strategis nasional terus mendapat pengawalan ketat di tingkat daerah.

Guna memastikan program ini berjalan sesuai standar kesehatan dan tepat sasaran, Pemerintah Kota (Pemko) Padang menggelar Rapat Evaluasi Pelaksanaan Program MBG secara komprehensif.

Rapat strategis tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, bertempat di Ruang Bagindo Aziz Chan, kompleks Balai Kota Padang, Aia Pacah, pada Jumat (27/2/2026).

Dalam arahannya, Maigus menegaskan bahwa evaluasi ini merupakan langkah preventif pemerintah daerah untuk mencegah munculnya persoalan di kemudian hari, terutama yang berkaitan dengan perlindungan kesehatan masyarakat.

Dari hasil pembahasan bersama tim terkait, Maigus mengungkapkan adanya sejumlah catatan penting yang menuntut perhatian segera, khususnya terkait standardisasi kelayakan dapur umum yang memproduksi makanan bagi para pelajar.

Salah satu temuan krusial di lapangan adalah masih beroperasinya Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang belum mengantongi sertifikat higienis. Menurut Maigus, jaminan kebersihan dan kelayakan dapur adalah syarat mutlak yang tidak bisa ditawar demi menjaga kualitas dan keamanan konsumsi anak-anak penerima manfaat.

"Dari evaluasi hari ini ada beberapa catatan. Yang pertama, masih ada SPPG yang belum memiliki sertifikat higienisnya. Tentu ini perlu penegasan. Namun yang menjadi persoalan, kewenangan sepenuhnya berada di Badan Gizi Nasional," ujar Maigus Nasir memberikan penjelasan terkait kendala lintas sektoral yang dihadapi di lapangan.

Untuk mengurai kebuntuan tersebut, Pemerintah Kota (Pemko) Padang secara resmi mendorong agar instansi pusat terkait segera mengambil sikap tegas.

"Pemko Padang mengimbau agar Badan Gizi Nasional memberikan penegasan yang lebih kuat terkait pemenuhan seluruh persyaratan dapur SPPG, sehingga jika terjadi permasalahan di lapangan, tanggung jawabnya jelas dan tidak menimbulkan polemik," imbuhnya menegaskan pentingnya kejelasan regulasi demi kebaikan bersama.

Selain urusan sertifikasi sanitasi, Maigus juga menyoroti minimnya transparansi dan komunikasi dari pihak pengelola SPPG kepada jajaran pemerintah daerah.

Padahal, keterbukaan informasi menjadi kunci utama agar pemerintah daerah dapat memantau sekaligus menyosialisasikan perkembangan program secara utuh kepada masyarakat luas.

"Ke depan, keterbukaan ini perlu diperkuat. Pemerintah daerah harus mengetahui secara jelas pelaksanaan di lapangan, supaya apa yang dilakukan SPPG bisa kita komunikasikan kepada masyarakat," tegasnya mengingatkan para pemangku kepentingan di tingkat operasional.

Kendati memberikan sejumlah catatan kritis, Maigus Nasir memastikan bahwa Pemko Padang tetap tegak lurus mendukung penuh kesuksesan Program MBG.

Ia berharap evaluasi ini menjadi bahan perbaikan teknis agar pelaksanaannya ke depan semakin sempurna dan terhindar dari kelalaian yang sebenarnya dapat diantisipasi sejak dini.

Sebagai penutup, Wakil Wali Kota Padang ini memproyeksikan bahwa keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis tidak semata-mata diukur dari terpenuhinya asupan protein generasi penerus bangsa.

Lebih dari itu, program raksasa ini harus mampu menjadi stimulus ekonomi yang menggerakkan roda usaha masyarakat sekitar.

Baca Juga: Antisipasi Keracunan, Wali Kota Padang Perketat Pengawasan Dapur Makan Bergizi Gratis

"Kita tidak hanya melihat makanan bergizi ini sekadar memenuhi kebutuhan gizi anak-anak. Harapan kita, program ini juga mampu mendorong perbaikan dan peningkatan ekonomi UMKM lokal melalui keterlibatan dalam rantai pasok," tutupnya optimis. [*/Hdp]