Risiko Fiskal di Balik Rencana Pengadaan Kapal Induk Garibaldi

RENCANA kehadiran ITS Giuseppe Garibaldi ke pangkuan armada laut nasional melalui skema hibah dari Italia mulai dinarasikan sebagai kemenangan diplomasi pertahanan Indonesia.

Di atas kertas, memiliki kapal induk ringan seberat 14.000 ton tentu akan menjadi lompatan psikologis yang luar biasa bagi bangsa yang memiliki cita-cita besar menjadi poros maritim dunia.

Namun, jika disingkap tirai euforia nasionalisme ini dengan melihat lebih dalam ke dapur kebijakan fiskal nasional, keputusan ini justru tampak seperti langkah "latah geopolitik" yang mengabaikan realitas ekonomi nasional yang sebenarnya sedang morat marit.

Di tengah kondisi fiskal yang sedang terengah-engah, memaksakan diri memboyong teknologi era Perang Dingin dengan skema utang luar negeri lunak mirip perjudian strategis yang sangat berisiko tinggi bagi stabilitas nasional secara jangka panjang.

Sejatinya, hibah sering kali menjadi kata yang menjebak dalam konteks hubungan internasional.

Dalam dunia pertahanan global, tidak ada barang yang benar-benar gratis tanpa kompensasi tertentu.

Indonesia memang tidak membayar harga unit kapal induk tua Italia itu secara langsung. Namun, Jakarta diwajibkan menyiapkan dana segar sekitar 450 juta dollar AS atau setara dengan Rp 7 triliun hanya untuk membangunkan "singa tua" ini dari tidurnya yang panjang.

Dana tersebut dialokasikan untuk proses perbaikan total atau retrofit agar kapal ini layak dan aktual berlayar kembali.

Masalah utamanya adalah anggaran jumbo ini didapat dari pembiayaan kredit ringan pihak ketiga alias utang luar negeri yang kian membebani kas negara. Sementara kondisi fiskal Indonesia saat ini sedang berada dalam tekanan yang luar biasa berat.

APBN sudah tersedot habis untuk membiayai berbagai program populis skala raksasa, salah satunya program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menelan anggaran ratusan triliun rupiah.

Di saat pemerintah harus berdarah-darah mengalokasikan dana demi asupan gizi rakyat, memaksakan diri membeli prestise militer melalui utang baru tak pelak akan menjadi paradoks kebijakan yang akan melukai logika keadilan ekonomi.

Belum lagi beban utang pemerintah yang sudah menumpuk sangat besar, di mana setiap tahunnya Indonesia harus membayar bunga utang yang terus membengkak, sehingga mengurangi ruang belanja produktif lainnya.

Bayangkan, utang pemerintah mutakhir mencapai Rp 9.638 triliun, dengan kebutuhan pembayaran cicilan per tahun sudah berada di level Rp 1,000-an triliun per tahun, di tambah beberapa ratus triliun rupiah untuk bunga. Angka ini sudah mencapai 40 persenan Product Domestik Bruto Indonesia.

Lebih mengkhawatirkan lagi, defisit anggaran Indonesia kini terus dipaksa mendekati ambang batas konstitusional sebesar 3 persen. Ruang napas fiskal praktis sudah habis.

Dengan kata lain, memaksakan pengadaan alutsista melalui pinjaman luar negeri hanya untuk biaya perbaikan awal kapal tua adalah langkah nekat yang secara tidak langsung bisa menjebol batas defisit tersebut.

Sementara, per September 2025, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah penduduk miskin di Indonesia sebanyak 23,36 juta orang (8,25 persen dari total penduduk), memang turun dari Maret 2025 yang tercatat 23,85 juta orang.

Namun masalahnya, berdasarkan laporan Bank Dunia pada Januari 2026, hampir 60 persen penduduk Indonesia masuk kategori rentan miskin alias lebih dari setengah penduduk hanya sedikit berada di atas garis kemiskinan (poverty line).

Artinya, strategi "berutang untuk merawat hibah" ini, diakui atau tidak, akan menjadi bentuk lain dari bunuh diri finansial secara perlahan di satu sisi dan pengabaian atas kondisi kemiskinan masyarakat di sisi lain.

Indonesia sedang mempertaruhkan stabilitas makroekonomi demi simbol kekuatan yang secara fungsional sebenarnya bisa digantikan oleh teknologi lain yang masih lebih murah dan efisien.

Baca juga: Tarian Oman di antara Iran, Amerika, dan Israel

Secara geostrategis, urutan prioritas pertahanan, termasuk pertahanan laut, patut dipertanyakan dengan kritis.

Tantangan nyata di Laut Natuna Utara saat ini bukanlah ketiadaan kapal induk, tapi minimnya jumlah kapal patroli yang efisien di satu sisi, sistem radar yang memadai dan terintegrasi di sisi lain.

Dengan dana Rp 7 triliun yang berasal dari utang tidak langsung tersebut, Indonesia sebenarnya bisa membangun sepuluh hingga dua belas unit kapal cepat bermuatan rudal atau armada drone tempur canggih yang jauh lebih mematikan.

Alih-alih memperkuat fondasi pertahanan yang ramping, kebijakan ini justru memilih untuk membeli "atap mewah", sementara dinding rumah pertahanan Indonesia masih banyak yang bolong dan rapuh.

Karena itu, rencana ini sangat besar kemungkinannya akan menjadi miskalkulasi strategis yang mengedepankan visualitas di atas fungsi nyata di lapangan.

Lebih lanjut, ada aspek efektivitas tempur dalam peperangan maritim modern yang juga patut dipertimbangkan.

Di era rudal hipersonik, kapal induk ringan tanpa sistem perlindungan super canggih akan menjadi sasaran empuk yang mengapung.

Jika pemerintah tidak mampu membiayai kapal-kapal pengawal dan payung udara yang ketat secara simultan karena anggaran terserap habis oleh MBG dan cicilan utang dan lain lain, maka Garibaldi bukan lagi aset kekuatan, tapi justru sebuah kerentanan strategis.

Musuh tidak perlu menghancurkan seluruh armada, karena cukup menenggelamkan satu simbol kebanggaan ini untuk meruntuhkan moral nasional dan martabat pertahanan dalam sekejap.

Pun dari sisi diplomasi ekonomi, skema hibah ini sebenarnya adalah kemenangan besar bagi Italia, bukan bagi kepentingan nasional Indonesia.

Dengan memberikan pinjaman uang untuk memperbaiki kapal mereka sendiri di galangan kapal mereka, yakni Fincantieri, negara spaghetti itu sebenarnya sedang melakukan subsidi terselubung bagi industri pertahanan mereka menggunakan uang utang dari Jakarta.

Artinya, Indonesia terjebak dalam posisi sebagai konsumen yang harus menanggung beban bunga utang jangka panjang demi memperpanjang napas industri pertahanan negara lain yang teknologinya sudah mereka tinggalkan.

Di titik ini, kedaulatan finansial Indonesia justru sedang dipertaruhkan demi simbol kekuatan yang sifatnya artifisial.

Apalagi, ketergantungan pada teknologi luar negeri ini juga menghambat semangat kemandirian industri pertahanan dalam negeri.

Alih-alih memberikan proyek besar bagi galangan kapal lokal untuk belajar membangun kapal patroli baru, anggaran justru terserap ke luar negeri untuk memperbaiki struktur besi tua yang teknologinya boleh jadi sudah usang.

Tak pelak, langkah ini akan menjadi langkah mundur dalam filosofi kemandirian alutsista yang selalu digelorakan oleh para pemimpin bangsa belakangan ini di atas podium.

Setiap rupiah yang terbang ke Italia adalah kesempatan yang hilang bagi teknisi dan insinyur dalam negeri untuk mengembangkan inovasi maritim sendiri secara mandiri.

Kemudian, perkara sumber daya manusia juga patut mendapatkan catatan kritis. Mengoperasikan kapal induk memerlukan doktrin baru yang sangat kompleks dan mahal.

Menyiapkan ratusan kru untuk kapal jenis ini membutuhkan waktu bertahun-tahun agar mencapai taraf mahir.

Selama masa transisi tersebut, efektivitas tempur kapal ini praktis nol, sementara biaya perawatannya tetap berjalan penuh setiap detiknya.

Pertanyaanya, apakah masuk akal menginvestasikan waktu dan uang sebesar itu untuk kapal yang mungkin hanya akan bertahan sepuluh tahun lagi sebelum akhirnya benar-benar menjadi rongsokan?

Secara hitung-hitungan investasi militer, nilai pengembalian strategis dari Garibaldi sangat rendah dan akan merugikan.

Pendeknya, kebijakan menerima hibah Garibaldi di tengah badai fiskal nasional yang tidak menentu adalah cerminan dari ambisi yang tidak berpijak pada bumi.

Indonesia membutuhkan armada yang gesit, terintegrasi secara digital, dan memiliki keberlanjutan biaya yang masuk akal bagi kantong negara yang sedang sulit.

Memaksakan diri memiliki "monumen terapung" seperti Garibaldi hanya akan memperlebar defisit anggaran tanpa memberikan jaminan keamanan yang sebanding dengan harganya yang selangit.

Otomatis, pengeluaran ini akan menjadi beban yang akan ditanggung oleh generasi pemilik masa depan bangsa ini lewat tumpukan utang yang tak kunjung usai.

Sebelum kapal ini benar-benar bersandar di dermaga, ada baiknya pemerintah melakukan kalkulasi ulang secara jujur, apakah kita sedang membangun kekuatan riil, atau justru sedang merawat beban sejarah?

Kehormatan bangsa maritim tidak ditentukan oleh seberapa besar kapal induk yang dimiliki, tetapi oleh seberapa tangguh negara tersebut menjaga kedaulatannya secara cerdas, efektif, dan mandiri secara finansial.

Membangun otot militer tidak seharusnya dilakukan dengan cara menghancurkan metabolisme ekonomi nasional yang sedang rapuh akibat beban MBG dan utang yang menumpuk.

Garibaldi mungkin terlihat sangat gagah saat difoto untuk keperluan propaganda. Namun juga berisiko menjadi beban yang menenggelamkan harapan untuk memiliki pertahanan yang benar-benar berkelanjutan.

Jika boleh jujur, Indonesia sebenarnya tidak butuh prestise semu yang dibayar dengan kerentanan fiskal yang membahayakan kedaulatan ekonomi nasional.

Langkah terbaik adalah mengalihkan fokus pada penguatan alutsista yang lebih relevan dengan tantangan abad ke-21 yang berbasis efisiensi tinggi.

Saya cukup yakin, kejayaan maritim yang sejati lahir dari kemandirian, bukan dari hibah usang yang membelit leher ekonomi bangsa sendiri terutama anak-anak muda pemilik masa depan sesungguhnya bangsa ini.