Wamenkomdigi Nezar: Humas Pemerintah Harus Kuasai Algoritma Media Sosial

Agenda Nasional - Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, Nezar Patria, menyatakan bahwa humas pemerintah perlu memahami algoritma media sosial untuk menjaga kepercayaan publik dalam komunikasi kebijakan di era digital.

Awal Kejadian

Pernyataan ini disampaikan Nezar dalam Diskusi Publik dan Bedah Buku Komunikasi Kebijakan di Kantor Komdigi, Jakarta Pusat. Ia menekankan bahwa keberhasilan komunikasi pemerintah kini tidak hanya bergantung pada penyampaian informasi, tetapi juga pada kemampuan membaca dinamika percakapan publik di berbagai platform digital.

Perkembangan

Nezar menjelaskan bahwa tujuan utama komunikasi pemerintah adalah membangun dan mempertahankan kepercayaan masyarakat. Untuk mencapai tujuan ini, pemerintah harus menunjukkan kompetensi, kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab dalam penyampaian kebijakan. Ia menggarisbawahi bahwa pola penyebaran informasi di media sosial sangat dipengaruhi oleh algoritma yang menciptakan filter bubble dan echo chamber. Kondisi ini membuat pengguna lebih sering menerima informasi yang sesuai dengan pandangan mereka, memengaruhi pemahaman masyarakat terhadap isu-isu tertentu.

Oleh karena itu, humas pemerintah diharapkan tidak hanya mengandalkan pendekatan komunikasi konvensional. Mereka perlu memahami logika media sosial untuk menyusun strategi komunikasi yang tepat. Nezar juga menekankan pentingnya memilih komunikator yang tepat, menyusun pesan dengan diksi yang relevan, dan memanfaatkan momentum ketika isu berkembang di ruang digital. Kemampuan berpikir kritis dan mendengarkan percakapan publik dianggap sebagai modal penting dalam menghadirkan narasi berbasis fakta.

Selain itu, Nezar mendorong insan humas pemerintah untuk meningkatkan kemampuan analisis data. Dengan pendekatan data science, humas dapat memetakan aktor, pola penyebaran informasi, serta perkembangan isu sebagai dasar penyusunan strategi komunikasi yang lebih efektif.

Kondisi Terakhir

Di akhir pemaparannya, Nezar menegaskan bahwa seluruh strategi komunikasi pemerintah harus berfokus pada upaya menjaga kepercayaan publik. Kredibilitas pemerintah, menurutnya, hanya dapat dipertahankan melalui penyampaian informasi yang jujur, adil, bertanggung jawab, serta berorientasi pada kepentingan masyarakat.