63,8% Publik Anggap Ekonomi Masalah Utama untuk Pemerintah Baru

Agenda Nasional - tirto.id - Hasil survei nasional terbaru Indekstat menempatkan sektor ekonomi sebagai permasalahan paling mendesak yang harus diselesaikan oleh pemerintahan Prabowo-Gibran.

Sebanyak 63,8 persen responden mendesak pemerintah untuk segera mengatasi tingginya angka pengangguran, mahalnya harga kebutuhan pokok, hingga masalah upah pekerja yang dinilai masih menjadi beban utama masyarakat saat ini.

“Ini jadi PR pemerintah, terutama mencari akses pekerjaan/banyaknya pengangguran,” ujar Direktur Indekstat, Ali Mahmudin, dalam rilis yang digelar secara daring, Sabtu (21/2/2026).

Ali menuturkan sigi yang dilakukan lembaganya melibatkan 1.200 responden di seluruh Indonesia berusia minimal 17 tahun dengan margin error 2,9 persen. Survei dilakukan dalam rentan 11-25 Januari 2026 secara tatap muka.

“Isu ekonomi dominan dikeluhkan masyarakat,” kata Ali.

Masyarakat juga mengeluhkan meningkatkan angka kemiskinan atau tidak stabilnya perekonomian negara. Kemudian, mahalnya harga kebutuhan pokok, terutama bahan bakar minyak (BBM) dan sembako. Disusul rusaknya infrastruktur penunjang jalan, jembatan, dan jalan tani.

“Keluhan lainnya adalah rendahnya upah pekerja dan tingginya pajak,” sebut Ali.

Permasalahan sosial, keamanan, dan lingkungan pun turut menjadi perhatian masyarakat. Sebanyak 10,8 persen responden menyebut permasalahan tersebut harus jadi prioritas Prabowo-Gibran.

Selain itu, 10,8 persen responden juga ingin agar pemerintah segera menuntaskan permasalahan politik dan hukum. Disusul dengan penyelesaian masalah di bidang Pendidikan 5,3 persen, pertanian 3,2 persen, dan lainnya 1 persen.

Ali lantas membeberkan, permasalahan di era Jokowi-Ma'ruf Amin masih jadi PR yang sama di pemerintahan Prabowo-Gibran. Antara lain pekerjaan dan pengangguran, kontrol harga BBM dan kebutuhan pokok, ekonomi dan kemiskinan, hingga penegakan hukum dan pemberantasan korupsi.

“Yang baru, pada era Prabowo-Gibran ada permasalahan terkait kurang meratanya bantuan sosial,” ungkap Ali.