Data Keluarga Kunci Pembangunan Kualitas Manusia Indonesia
Sumber Foto: Koran Jakarta ®
Nasional

Data Keluarga Kunci Pembangunan Kualitas Manusia Indonesia

Agenda Nasional - Doc: RRI/Tsalisa

JAKARTA - Menteri Kemendukbangga/BKKBN, Wihaji, menegaskan pembangunan keluarga berbasis data nasional kini menjadi strategi utama pemerintah meningkatkan kualitas manusia Indonesia. Ia menyebut pemetaan keluarga by name by address memungkinkan intervensi tepat sasaran dari kesehatan reproduksi hingga pendidikan anak.

“Data keluarga menjadi fondasi kebijakan karena tanpa data program hanya asumsi dan sulit menjangkau kebutuhan riil masyarakat Indonesia. Kami memastikan pendekatan siklus hidup dari calon pengantin remaja pasangan usia subur hingga lansia terlayani kebijakan negara secara," ujar dia dalam kegiatan PRASARA dan VISTARA Program Prioritas Pembangunan Keluarga, Kamis (26/2).

Ia menjelaskan transformasi kementerian menempatkan keluarga sebagai pusat integrasi program lintas sektor termasuk pangan energi kesehatan pendidikan nasional. Menurut dia, seluruh prioritas presiden bermuara keluarga karena ketahanan ekonomi gizi layanan dasar hingga keamanan sosial berawal rumah tangga.

Staf Ahli TP PKK Pusat, Yane Ardian Bima Arya, menekankan kolaborasi daerah dan PKK penting menghadapi disrupsi teknologi. Ia menyebut penguatan ketahanan pangan rumah tangga pendidikan pengasuhan serta ekonomi keluarga menjadi prioritas gerakan pemberdayaan masyarakat nasional.

“PKK bukan sekadar organisasi tetapi gerakan sosial berbasis keluarga yang mampu mendampingi masyarakat secara berkelanjutan lintas generasi Indonesia. Jika kader memahami substansi program mereka dapat menerjemahkan kebijakan menjadi tindakan nyata yang langsung dirasakan keluarga di lapangan,” ucap dia.

Keduanya sepakat integrasi data kebijakan dan gerakan masyarakat harus dipercepat agar pembangunan keluarga menghasilkan generasi sehat produktif berdaya. Mereka berharap sinergi pemerintah dan PKK menjadikan keluarga pusat pembangunan sehingga manfaat kebijakan negara benar dirasakan rakyat luas. ils/I-1