Di KTT G20 Hamburg, Jokowi Tekankan Komitmen Agenda 2030 dan Transisi Energi
JAKARTA/HAMBURG — Presiden Joko Widodo mengingatkan para pemimpin negara G20 agar tidak mundur dari komitmen Agenda 2030, terutama terkait pengendalian perubahan iklim dan transisi energi. Pesan itu disampaikan Jokowi saat berbicara dalam Leaders' Retreat Sesi II pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Hamburg, Jerman, Jumat (7/7).
Dalam forum tersebut, Jokowi menyampaikan dua topik utama pembahasan, yakni perdagangan global dan pertumbuhan, serta pembangunan berkelanjutan yang mencakup perubahan iklim dan ketahanan energi.
Langkah Indonesia untuk Agenda 2030
Jokowi menyatakan Indonesia memiliki komitmen tinggi dalam pelaksanaan Agenda 2030, termasuk pengendalian perubahan iklim dan transisi energi. Ia mengatakan telah memimpin berbagai langkah untuk memastikan implementasinya, antara lain dengan menandatangani Peraturan Presiden dan membentuk Tim Koordinasi Nasional bagi pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).
Jokowi juga menyebut Indonesia akan menggunakan forum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada pekan berikutnya untuk melaporkan implementasi Agenda 2030 melalui Voluntary National Review.
Komitmen Paris Agreement dan upaya pengendalian iklim
Di KTT G20, Jokowi turut menegaskan komitmen Indonesia terhadap implementasi Paris Agreement. Dalam menghadapi tantangan perubahan iklim, ia menyampaikan sejumlah langkah yang akan dilakukan Indonesia, di antaranya:
- Memperpanjang moratorium pembukaan lahan baru.
- Membentuk Badan Restorasi Gambut untuk memperbaiki dua juta hektar gambut dalam lima tahun.
- Memperkuat upaya mengatasi kebakaran hutan dan lahan.
- Menargetkan pengurangan sampah melalui reduce, reuse, recycle sebesar 30 persen pada 2025.
- Menetapkan target pengurangan sampah plastik laut (marine plastic debris) sebesar 70 persen hingga 2025.
Transisi energi dan energi terbarukan
Dalam proses transisi energi, Jokowi menyatakan Indonesia berkomitmen memperbesar porsi energi terbarukan dalam bauran energi nasional. Ia juga menekankan peningkatan penggunaan biofuels, dengan tetap berpegang pada komitmen mitigasi perubahan iklim.
Perdagangan global dan kerja sama perpajakan
Untuk tema perdagangan bebas, Jokowi mengapresiasi upaya OECD dan negara-negara G20 dalam mengatasi Base Erosion Profit Shifting (BEPS), termasuk melalui fasilitasi Automatic Exchange of Information (AEoI) dan implementasi Multilateral Instrument (MLI).
Menurut Jokowi, AEoI dapat mengembalikan kewajiban wajib pajak ke negara asal serta memastikan pertukaran data yang memberi manfaat. Ia juga menyinggung program pengampunan pajak (tax amnesty) yang baru diselesaikan Indonesia sebagai bagian dari reformasi perpajakan.
“Dari USD366 miliar aset yang diungkap, sekitar 21 persen adalah aset yang disembunyikan di luar negeri,” ujar Jokowi.




