Indonesia Dorong Reformasi WTO Sambil Mengingatkan Agenda Pertanian G-33

GENEVA — Indonesia menyatakan dukungan terhadap seruan reformasi Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Namun, di tengah proses reformasi tersebut, Indonesia mengingatkan agar WTO tetap melanjutkan agenda negara-negara G-33, khususnya terkait sektor pertanian dan perlindungan domestik.

Hal itu disampaikan dalam pertemuan bilateral di Kantor Pusat WTO, Geneva, Swiss, Kamis (22/11/2018) malam. Delegasi Indonesia yang dipimpin Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita bertemu dengan Direktur Jenderal WTO Roberto Azevedo.

Enggartiasto mengatakan, Indonesia mendukung negara-negara lain yang mendorong reformasi WTO. Ia juga berharap WTO dapat membantu menyelesaikan sengketa dagang Amerika Serikat–China yang dinilai kurang mencerminkan prinsip perdagangan multilateral, yang selama ini menjadi bagian utama WTO.

Agenda pertanian dan perlindungan domestik

Di sisi lain, Indonesia menilai WTO tetap perlu melanjutkan pembahasan reformasi aturan perdagangan multilateral yang mengatur perdagangan produk pertanian global dan perlindungan domestik. Di sektor pertanian, reformasi mencakup mekanisme penyediaan stok publik untuk ketahanan pangan. Adapun perlindungan domestik berkaitan dengan tindakan pengamanan khusus bagi produk atau industri dalam negeri.

“Kami ingin WTO tidak hanya fokus pada reformasi internal, tetapi juga merampungkan pembahasan ketahanan pangan dan pengamanan khusus sebagai agenda penting yang diperjuangkan Indonesia bersama G-33,” kata Enggartiasto.

Selama ini, WTO membatasi penggunaan kedua instrumen tersebut. Pembahasan mengenai instrumen itu disebut berlangsung alot karena negara-negara maju tidak menginginkan WTO mengadopsinya.

Indonesia dan negara-negara berkembang memperjuangkan kedua isu itu agar disepakati menjadi instrumen yang efektif. Ketahanan pangan dipandang dapat memberi keleluasaan kebijakan bagi negara berkembang dan kurang berkembang untuk mendukung petani dan masyarakat miskin demi kepentingan cadangan. Sementara itu, pengamanan khusus dinilai dapat digunakan untuk melindungi pasar domestik dari kemungkinan banjir impor produk pertanian yang berpotensi merugikan petani dan industri domestik.

Komitmen WTO dan langkah G-33

Dalam pertemuan tersebut, Azevedo menyampaikan bahwa WTO tengah mereformasi sistem perdagangan multilateral di tengah perubahan situasi perdagangan global. Ia menyatakan WTO tetap berkomitmen merampungkan agenda pembahasan, terutama yang diinginkan negara-negara berkembang.

Pada Jumat (23/11/2018), delegasi Indonesia juga bertemu dengan lima duta besar dari negara anggota G-33, yakni China, Korea Selatan, Filipina, Turki, dan India.

Menurut Enggartiasto, G-33 akan menyusun proposal bersama kepada WTO. Pokok proposal itu adalah dukungan G-33 terhadap reformasi WTO sekaligus permintaan agar WTO menyelesaikan pembahasan yang menyangkut kepentingan G-33.

“Jangan sampai WTO justru mengulang dari awal pembahasan. WTO harus melanjutkan pembahasan dan mengakomodasi kepentingan negara-negara berkembang serta mengatasi persoalan blok-blok negara-negara tertentu,” ujarnya.

Pembahasan proposal tersebut direncanakan berlangsung di sela Forum Ekonomi Dunia (WEF) di Davos, Swiss, pada 22–25 Januari 2019.