Indonesia Tantang Dominasi Negara Maju di WTO dengan Agenda Reformasi Keras di KTM ke-14

Indonesia mengubah perannya dalam percaturan perdagangan global dengan tampil sebagai penggagas dalam Konferensi Tingkat Menteri (KTM) ke-14 Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) yang berlangsung di Yaoundé, Kamerun. Dalam kesempatan ini, pemerintah Indonesia secara tegas mengusung agenda reformasi WTO dan memperjuangkan keadilan bagi negara berkembang.

Menteri Perdagangan RI, Budi Santoso, menegaskan pentingnya pembenahan sistem perdagangan global agar lebih adil dan berpihak pada negara berkembang. "Reformasi WTO harus menjaga prinsip dasar, termasuk konsensus dan perlakuan khusus bagi negara berkembang. Indonesia juga mendorong pemulihan sistem penyelesaian sengketa demi kepastian hukum global," ujarnya.

Indonesia membawa sejumlah isu sensitif ke meja perundingan, antara lain subsidi perikanan, sektor pertanian, perdagangan digital, serta isu non-violation and situation complaints (NVSC). Isu-isu ini seringkali menjadi titik tarik ulur antara kepentingan negara maju dan negara berkembang.

Salah satu fokus utama Indonesia adalah sektor pangan. Pemerintah mengingatkan bahwa krisis iklim dapat mempengaruhi produksi pangan global, sehingga negara berkembang tidak boleh dibatasi dalam menjaga cadangan pangan nasionalnya. Budi Santoso menambahkan, "Indonesia memperjuangkan dukungan bagi petani dan nelayan kecil agar aturan global tidak merugikan mereka."

Selain itu, ketimpangan dalam sektor digital juga menjadi sorotan. Kebijakan global mengenai e-commerce dinilai dapat memperlebar kesenjangan antara negara maju dan negara berkembang jika tidak diatur secara adil.

Delegasi Indonesia yang dipimpin oleh Johni Martha akan aktif melakukan diplomasi dalam forum utama maupun pertemuan bilateral untuk memperkuat posisi tawar di tengah negosiasi global yang ketat. Langkah ini menandakan bahwa Indonesia siap untuk berperan lebih signifikan dalam menentukan arah baru perdagangan dunia.