Investasi Pendidikan Gratis untuk Masa Depan Bangsa

Agenda Nasional - Setiap pagi, jutaan anak Indonesia berangkat sekolah dengan satu harapan, masa depan yang lebih baik. Negara kini memastikan mereka tidak belajar dalam keadaan lapar melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG). Itu langkah penting. Anak yang lapar sulit berkonsentrasi.

Namun di banyak sudut negeri, ada kegelisahan lain yang tidak selalu terlihat dalam statistik. Masih ada anak yang melangkah ke sekolah dengan rasa cemas karena uang komite sekolah belum dibayar, iuran kegiatan masih menunggak, atau seragam dan buku belum mampu dibeli orang tuanya. Ada yang terpaksa tidak berangkat karena ongkos transportasi tak tersedia. Di perguruan tinggi negeri, tidak sedikit mahasiswa yang tertahan mengikuti perkuliahan atau terancam cuti akademik karena belum mampu melunasi Uang Kuliah Tunggal (UKT).

Kita boleh memberi makan di sekolah, tetapi di luar pagar sekolah, beban biaya pendidikan masih menghantui keluarga. Rasa lapar mungkin teratasi, tetapi rasa khawatir akan biaya masih membayangi. Maka pertanyaannya menjadi lebih mendasar, apakah kita juga memastikan kepala mereka terisi ilmu dan keterampilan yang cukup untuk bersaing di dunia global?

Bangsa ini tidak hanya membutuhkan generasi yang kenyang. Bangsa ini membutuhkan generasi yang unggul.

Dari Proteksi ke Transformasi

Dalam perspektif ekonomi publik, belanja negara dapat dibedakan menjadi dua, yaitu: belanja protektif yang meredam dampak sosial jangka pendek, dan belanja produktif yang mendorong pertumbuhan jangka panjang. MBG adalah intervensi protektif yang penting. Tetapi pendidikan gratis dan berkualitas adalah investasi produktif yang menentukan masa depan bangsa.

APBN 2026 mengalokasikan sekitar Rp760 triliun untuk pendidikan, sekitar 20 persen dari total belanja negara. Secara administratif, amanat konstitusi telah terpenuhi. Namun secara substantif, biaya pendidikan formal di sekolah dan perguruan tinggi negeri belum sepenuhnya hilang.

Ketika hampir sepertiga alokasi pendidikan terserap untuk program berbasis konsumsi, ruang untuk reformasi struktural pendidikan menjadi terbatas. Sekolah negeri masih memungut biaya tambahan. UKT masih menjadi beban bagi banyak keluarga. Pendidikan belum sepenuhnya menjadi public good yang bebas hambatan finansial. Pertanyaannya bukan apakah anggarannya besar, tetapi apakah arah penggunaannya sudah transformasional?

Human Capital dan Logika Investasi Negara

Gary Becker melalui teori human capital menegaskan bahwa pendidikan adalah investasi yang meningkatkan produktivitas individu dan pendapatan sepanjang hidupnya. Dalam perspektif ini, biaya pendidikan bukan konsumsi, melainkan pembentukan modal.

Jika negara membiarkan investasi ini dibatasi oleh kemampuan membayar, maka terjadi underinvestment. Anak-anak dari keluarga kurang mampu tidak dapat mengembangkan potensi maksimalnya. Negara kehilangan produktivitas masa depan sebelum sempat menuainya.

Teori pertumbuhan endogen, dikembangkan Robert Lucas dan Paul Romer, lebih jauh menunjukkan bahwa akumulasi pengetahuan menciptakan efek berantai. Pendidikan menghasilkan inovasi; inovasi meningkatkan produktivitas; produktivitas memperluas basis pajak; dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan tercipta. Dengan kata lain, pendidikan gratis bukan kebijakan populis. Ia adalah strategi pertumbuhan.

Pelajaran dari Negara Lain

Korea Selatan membuktikan bagaimana investasi besar pada pendidikan dasar dan tinggi mampu mengubah negara miskin menjadi kekuatan industri global. Vietnam menunjukkan bagaimana fokus pada pendidikan sains dan teknologi mempercepat integrasi ke rantai pasok dunia. Mauritius bahkan tanpa sumber daya alam melimpah, menjadikan pendidikan gratis sebagai fondasi ekonomi jasa bernilai tambah tinggi. Kesamaan mereka sederhana tetapi fundamental, pendidikan diperlakukan sebagai investasi negara, bukan beban keluarga.

Ruang Fiskal dan Keberanian Politik

Sering kali argumen keterbatasan anggaran digunakan untuk menolak pendidikan gratis. Padahal rasio pajak Indonesia masih sekitar 10–11 persen terhadap PDB. Sebagai perbandingan, Malaysia berada di kisaran 15 persen, sementara rata-rata negara OECD jauh lebih tinggi.

Artinya, ruang fiskal dapat diperluas melalui reformasi pajak yang progresif dan efisien. Realokasi subsidi yang tidak tepat sasaran serta efisiensi belanja birokrasi pendidikan juga dapat membuka ruang pembiayaan pendidikan gratis secara bertahap.

Namun pendidikan gratis tidak harus menunggu lonjakan rasio pajak. Ada langkah konkret yang bisa segera dijalankan. Negara dapat memastikan seluruh buku pelajaran pokok dan alat tulis dasar siswa disediakan gratis secara nasional. Buku adalah instrumen utama transfer pengetahuan; ketika akses terhadapnya bergantung pada kemampuan membeli, ketimpangan kualitas belajar sudah dimulai sejak hari pertama sekolah.

Selain itu, pemerintah perlu mengonsolidasikan dan mengarahkan dana Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan swasta dan BUMN untuk secara sistematis mendukung agenda pendidikan gratis, mulai dari penyediaan seragam sekolah, perlengkapan belajar, hingga bantuan pembayaran UKT bagi mahasiswa kurang mampu. Berdasarkan regulasi yang jelas, CSR tidak lagi tersebar dalam kegiatan simbolik, melainkan menjadi instrumen pembiayaan sosial yang terarah dan berdampak langsung.

Kemitraan publik-swasta dalam pendidikan harus dirancang sebagai strategi struktural, bukan sekadar pelengkap. Negara menetapkan standar dan arah kebijakan; dunia usaha mengambil peran dalam mendukung kebutuhan langsung peserta didik.

Melakukan kombinasi reformasi fiskal dan langkah operasional tersebut, pendidikan gratis tidak berhenti pada penghapusan SPP, tetapi benar-benar membebaskan keluarga dari biaya-biaya tersembunyi, seperti biaya pembelian buku, seragam, alat tulis, hingga iuran tambahan, yang selama ini menjadi penghalang partisipasi.

Untuk itu, persoalan pendidikan gratis bukan soal ada atau tidak ada uang.

Ia adalah soal keberanian politik: apakah negara sungguh memandang pendidikan sebagai investasi utama peradaban, atau sekadar pos belanja rutin tahunan.

Indonesia sedang berada dalam bonus demografi. Tetapi bonus tanpa kualitas akan berubah menjadi beban. Tanpa transformasi pendidikan yang berani, Indonesia berisiko terjebak dalam middle income trap, cukup berkembang, tetapi gagal melonjak. Mengisi perut menyelamatkan hari ini. Mengisi kepala menyelamatkan masa depan.

Jika Indonesia sungguh ingin mencapai Indonesia Emas 2045, maka pendidikan gratis dan berkualitas bukan sekadar wacana kesejahteraan. Ia adalah strategi pertumbuhan nasional. Karena pada akhirnya, kekayaan bangsa tidak diukur dari tambang dan komoditasnya, tetapi dari kecerdasan rakyatnya. Sejarah selalu berpihak pada bangsa yang berani berinvestasi pada otaknya sendiri.

Penulis: Dr. Syamsul Bahri, Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Ekasakti