Krisis Afghanistan dan Perbedaan Agenda Negara-Negara Besar

Negara-negara besar dan berpengaruh masih berupaya membantu Afghanistan keluar dari berbagai krisis setelah Taliban kembali berkuasa, di tengah maraknya serangan bom mematikan di negara tersebut. Namun, pendekatan yang dibawa masing-masing kekuatan besar berbeda dan mencerminkan agenda yang tidak selalu sejalan.

Pendekatan China: Pemulihan ekonomi dan pencabutan sanksi

China menilai normalisasi kehidupan di Afghanistan perlu dimulai dari pemulihan ekonomi. Sikap ini tercermin dari pernyataan Menteri Luar Negeri China Wang Yi yang menyerukan pencabutan sanksi internasional terhadap Afghanistan.

Dalam konferensi video para menteri luar negeri negara-negara Kelompok 20 (G20) pada Kamis (23/9), Wang menyatakan cadangan devisa Afghanistan merupakan aset yang seharusnya dapat digunakan untuk kepentingan rakyat. Menurutnya, cadangan devisa yang diblokir tidak semestinya dijadikan alat tawar untuk menekan negara yang kini dikuasai Taliban.

Beijing juga menyampaikan kesiapan mendukung Afghanistan melalui proposal khusus. China disebut telah memberikan bantuan dana kemanusiaan senilai 200 juta yuan (Rp440,7 miliar), termasuk donasi 3 juta dosis vaksin Covid-19.

Wang turut mengingatkan Amerika Serikat (AS) dan sekutu Baratnya, terutama negara-negara anggota Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO), agar menunjukkan kepedulian yang nyata. Ia menilai keberhasilan rekonstruksi sistem ekonomi Afghanistan dapat menjadi solusi untuk mencegah munculnya persoalan imigrasi yang rumit.

Dalam melihat konstelasi di Afghanistan, China menyatakan tetap mendukung langkah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk memainkan peran utama dalam memelihara perdamaian dan stabilitas, serta menyalurkan bantuan kemanusiaan.

Peta politik yang masih eksplosif

Di tengah berbagai agenda negara besar, situasi politik Afghanistan dinilai masih rawan. Pernyataan pemerintahan Taliban yang menyebut tidak ada bukti keberadaan petempur ISIS maupun Al Qaida di Afghanistan turut memunculkan pertanyaan di kalangan masyarakat internasional mengenai situasi keamanan yang sebenarnya.

Amerika Serikat: Dihadapkan pada Taliban dan ancaman ISIS

Berbeda dengan China, pendekatan AS berada dalam tekanan dua persoalan besar dalam waktu singkat. Pertama, kembalinya Taliban sebagai kekuatan pengendali. Kedua, kemunculan ISIS yang ditandai serangan bom mematikan di Bandara Kabul beberapa waktu lalu, yang juga menewaskan sejumlah tentara AS.

Dua peristiwa itu terjadi setelah AS dan sekutunya mengakhiri kehadiran militer mereka di Afghanistan, yang berlangsung hampir 20 tahun. Situasi tersebut sekaligus menjadi ujian bagi kebijakan luar negeri Presiden Joe Biden.

Sejauh ini, energi politik luar negeri AS tampak terpusat pada aksi pembalasan terhadap pelaku serangan bom yang disebut-sebut dilakukan oleh ISIS-K. Dalam kondisi itu, AS juga harus menghadapi fakta politik berupa kembalinya Taliban, meski arah kebijakan baru Gedung Putih terkait kedua fenomena tersebut belum sepenuhnya terbaca.

Keamanan dan demokrasi masih menjadi pekerjaan rumah

Situasi terkini kembali menyoroti bahwa kehadiran pasukan asing dalam periode panjang belum mampu membuat keamanan dan demokrasi Afghanistan kondusif. Kondisi politik di negara itu dinilai tetap “siap meledak” dan semakin terbukti dalam perkembangan hari-hari terakhir.

Respons keras AS terhadap pelaku pemboman dikhawatirkan dapat memperumit keadaan, mengingat karakter ISIS yang tidak terikat batas negara. Afghanistan pun dipandang berpotensi menjadi salah satu medan operasi baru bagi ISIS, sekaligus arena konfrontasi langsung dengan AS.