Lobi Tiongkok Jadi Langkah Strategis dalam Perbaikan Ekonomi Indonesia

Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia pada semester I tahun 2019 meningkat signifikan, mencapai Rp 135,8 triliun hingga bulan Juni. Angka ini lebih tinggi dibandingkan defisit pada tahun 2018 yang tercatat sebesar Rp 110,6 triliun. Dalam upaya mengatasi situasi ini, Presiden Joko Widodo telah menginstruksikan para menteri untuk berusaha maksimal dalam meningkatkan ekspor, guna menciptakan surplus keuangan negara.

Menindaklanjuti arahan tersebut, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita melakukan kunjungan ke Tiongkok. Di sana, ia melakukan serangkaian lobi yang merupakan kelanjutan dari pembicaraan yang dilakukan antara Presiden Jokowi dan Presiden Xi Jinping di Osaka, Jepang. Dalam pertemuan tersebut, Presiden Jokowi mengungkapkan kesulitan yang dihadapi dalam ekspor serta defisit perdagangan yang cukup besar dengan Tiongkok. Presiden Xi pun menjanjikan tindak lanjut untuk menyelesaikan permasalahan ini.

Lobi yang dilakukan oleh Menteri Enggartiasto bertujuan untuk menghilangkan hambatan dalam ekspor komoditas Indonesia ke Tiongkok. Ia optimis bahwa Indonesia dapat meraih tambahan nilai ekspor sebesar USD 1 miliar dalam setahun dengan memfokuskan pada tiga komoditas utama, yaitu sarang burung walet, buah-buahan, dan produk perikanan.

Pada tahun 2018, total perdagangan antara Indonesia dan Tiongkok mencapai USD 72,67 miliar, mengalami peningkatan sebesar 23,48% dibandingkan tahun 2017 yang sebesar USD 58,84 miliar. Namun, defisit perdagangan Indonesia dengan Tiongkok juga mengalami peningkatan, mencatatkan angka USD 18,4 miliar pada periode Januari-April 2019, dibandingkan dengan defisit USD 12,68 miliar pada tahun sebelumnya.

Keberangkatan Menteri Enggartiasto ke Tiongkok ini dianggap penting dalam upaya menyelamatkan kondisi keuangan negara. Pengamat pemerintahan, Prof. Mas’ud Said, menilai bahwa lobi tingkat menteri tidak bisa diwakilkan dan harus dilaksanakan secara langsung. Ia juga menegaskan bahwa penjadwalan ulang pemanggilan KPK bagi Menteri Enggartiasto seharusnya dapat dilakukan setelah kembalinya dari agenda lobi.

Sementara itu, Sekjen Partai NasDem, Johnny G Plate, menegaskan bahwa prioritas utama seorang menteri adalah urusan negara. Ia mengkritik pihak-pihak tertentu yang berusaha memojokkan Menteri Enggartiasto dan meminta agar agenda hukum tidak mengganggu upaya perbaikan ekonomi. Menurutnya, jika pemanggilan tidak dapat dilakukan sesuai jadwal, sebaiknya dilakukan penjadwalan ulang tanpa mengorbankan kepentingan ekonomi negara.

Johnny juga menekankan pentingnya komunikasi antara KPK dan kementerian agar tidak terjadi miskomunikasi dalam penjadwalan, serta berharap KPK dapat objektif dalam menentukan prioritas.