Melindungi Siswa di Lingkungan Daring: Membangun Kerangka Hukum yang Sesuai

Agenda Nasional - Para ahli mengusulkan pengembangan kerangka hukum yang lebih baik untuk melindungi anak-anak di lingkungan digital, memastikan hak mereka atas pembelajaran, kreativitas, dan perkembangan.

Awal Kejadian

Assoc. Prof. Dr. Tran Thanh Nam, Rektor Universitas Pendidikan Nasional Vietnam, menekankan pentingnya penelitian untuk mengembangkan regulasi hukum yang mengatur akses anak-anak ke media sosial. Ia menyarankan pendekatan kontrol bersyarat yang bertingkat berdasarkan usia, serta menempatkan tanggung jawab pada platform, meningkatkan literasi digital, dan memperkuat dukungan kesehatan mental.

Perkembangan

Pandangan Dr. Nam meliputi enam prinsip utama: pertama, memastikan hak dan kepentingan terbaik anak; kedua, menerapkan stratifikasi berdasarkan usia dan risiko; ketiga, mengatur tanggung jawab desain keamanan platform; keempat, menjaga perlindungan data dan privasi; kelima, memprioritaskan pendidikan dan dukungan; dan keenam, melakukan penilaian dampak berbasis bukti. Dia juga menyebut pentingnya transparansi platform mengenai akun anak dan penanganan konten berbahaya.

Wakil Direktur Dinas Pendidikan dan Pelatihan Vinh Long, Bapak Trinh Van Ngoan, menegaskan bahwa regulasi hukum untuk mengontrol akses anak-anak ke media sosial penting untuk melindungi perkembangan anak. Ia mencatat bahwa regulasi ini harus mendukung pembelajaran dan kreativitas anak, serta meningkatkan kesempatan interaksi sosial. Selain itu, regulasi harus menjamin hak partisipasi anak dan melibatkan keluarga serta lembaga pendidikan dalam menyebarluaskan informasi tentang keamanan siber.

Kondisi Terakhir

Pemerintah dan kementerian terkait diharapkan dapat meneliti dan mengembangkan peraturan hukum yang tidak hanya melindungi anak-anak tetapi juga mendorong akses mereka terhadap teknologi. Dalam konteks transformasi digital yang cepat, penting untuk membangun lingkungan digital yang lebih aman bagi anak-anak, dengan fokus pada pengelolaan risiko daripada penghapusan akses.