SAHI Desak Kongres Umat Islam Fokus pada Pemberantasan Korupsi

Agenda Nasional - Silaturahim Haji dan Umrah Indonesia (SAHI) mendesak Kongres Umat Islam Indonesia yang diadakan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada 24-26 Juli 2026 di Jakarta untuk menjadikan pemberantasan korupsi sebagai agenda utama.

Awal Kejadian

SAHI mengajukan permintaan agar kongres ini dapat menghasilkan sikap bersama yang mendorong Presiden Republik Indonesia untuk mengambil langkah lebih berani dan tegas dalam upaya memberantas korupsi. Organisasi ini menilai bahwa korupsi telah menjadi penyakit sosial yang merusak sendi kehidupan berbangsa dan bernegara, serta bertentangan dengan nilai-nilai keimanan dan keadilan.

Perkembangan

SAHI menegaskan bahwa korupsi merupakan pengingkaran terhadap amanah yang diemban oleh pemangku jabatan dan merampas hak-hak dasar masyarakat, seperti akses terhadap kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan umum. Korupsi dianggap terus merugikan negara, sementara kepercayaan masyarakat terhadap penanganan kasus korupsi belum menunjukkan perbaikan. Dampak korupsi juga dinilai telah merusak ekosistem negara, baik dari aspek lingkungan maupun tata kelola pemerintahan dan sosial-ekonomi.

Respons

SAHI mendorong Kongres Umat Islam untuk tidak hanya menghasilkan rumusan pemikiran, tetapi juga menyampaikan seruan kepada Presiden untuk memperkuat independensi lembaga penegak hukum dari pengaruh politik dan kepentingan kelompok tertentu. Pemerintah juga diminta untuk menyempurnakan aturan hukum agar tidak ada celah dalam penindakan korupsi, menerapkan sanksi yang memberikan efek jera, serta menjamin prinsip kesetaraan di hadapan hukum tanpa memandang kedudukan, kekayaan, atau jabatan seseorang.

Kondisi Terakhir

Ketua Umum DPP SAHI, Abdul Khaliq Ahmad, menekankan peran strategis umat Islam dalam membangun pengawasan sosial dan mendorong transparansi di pemerintahan. Dia berharap Kongres ini menjadi titik balik bagi persatuan umat dalam memperjuangkan kepentingan rakyat. SAHI menegaskan komitmennya tidak hanya dalam pelayanan ibadah haji dan umrah, tetapi juga dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang bersih dan adil bagi seluruh masyarakat Indonesia.