Tiga Agenda Menuju Negara Maju Usai Indonesia Naik Kelas ke Upper-Middle Income

Indonesia memasuki awal Juli 2023 dengan capaian baru: status ekonomi naik dari kelompok Lower-Middle Income menjadi Upper-Middle Income. Berdasarkan data Bank Dunia 2022, pendapatan per kapita Indonesia tercatat sebesar US$ 4.580. Angka tersebut menempatkan Indonesia ke dalam kelompok Upper-Middle Income yang berada pada rentang US$ 4.256 hingga US$ 13.025.

Capaian ini terjadi di tengah kondisi ekonomi global yang penuh tantangan. Namun, kenaikan status tersebut dinilai belum cukup untuk mencapai target yang lebih besar, yakni menjadi negara maju. Indonesia masih berada di bagian awal kelompok Upper-Middle Income dan masih perlu mendorong kenaikan pendapatan per kapita secara signifikan agar dapat menembus ambang negara maju.

Untuk melampaui batas atas kelompok Upper-Middle Income, Indonesia disebut perlu menambah pendapatan per kapita setidaknya US$ 8.446 agar melewati angka US$ 13.025. Kenaikan sebesar itu dinilai tidak mungkin dicapai dalam waktu singkat.

Jika tidak mampu meningkatkan pendapatan per kapita secara memadai, Indonesia berisiko terjebak dalam kondisi yang dikenal sebagai middle-income trap atau jebakan negara berpenghasilan menengah. Kondisi ini dinilai dapat menyulitkan langkah menuju status negara maju.

Momentum dan tiga agenda utama

Kenaikan status ekonomi pada 2023 disebut perlu dijadikan momentum untuk menjaga tren positif sekaligus melakukan percepatan pembangunan agar Indonesia tidak masuk ke middle-income trap. Upaya tersebut dipandang perlu ditopang agenda nyata yang mampu meningkatkan pendapatan masyarakat dalam skala besar.

Terdapat tiga agenda utama yang disebut dapat menjadi pendorong percepatan kenaikan pendapatan per kapita, yaitu:

• Pembangunan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang unggul
• Pembangunan ekonomi berbasis kewirausahaan, khususnya UMKM
• Peningkatan modal sosial (social capital) melalui kelembagaan keagamaan

1. Penguatan SDM dan pemanfaatan bonus demografi

Pembangunan SDM unggul dinilai membutuhkan investasi lebih besar di sektor pendidikan, termasuk pengalokasian anggaran yang memadai dan efisien. Fokusnya mencakup perbaikan sarana dan prasarana sekolah, peningkatan kualitas tenaga pengajar, serta perluasan akses pendidikan yang merata.

Penyesuaian kurikulum juga dianggap penting dengan mengintegrasikan kebutuhan global dan keahlian era modern, seperti pemahaman teknologi, keterampilan komunikasi, pemikiran kritis, serta pemahaman isu global seperti keberlanjutan lingkungan dan nilai-nilai sosial.

Selain pendidikan formal, peningkatan akses dan kualitas pelatihan vokasional yang lebih aplikatif juga disebut diperlukan agar peserta didik memiliki keterampilan praktis, lebih siap memasuki dunia kerja, dan kesenjangan keterampilan di pasar tenaga kerja dapat ditekan.

Dalam konteks demografi, Indonesia disebut sedang berada pada periode bonus demografi, ketika penduduk usia produktif lebih banyak dibanding usia nonproduktif. Namun, masih terdapat tantangan produktivitas. Sekitar 30% angkatan kerja disebut masuk kelompok kurang produktif, yakni bekerja paruh waktu atau setengah menganggur. Pengurangan kelompok ini dinilai menjadi salah satu kunci untuk mendorong kenaikan pendapatan per kapita.

2. Penguatan UMKM sebagai basis pertumbuhan

Agenda kedua menekankan pembangunan ekonomi berbasis kewirausahaan melalui UMKM. UMKM disebut menjadi faktor kunci pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan inklusif, mengingat jumlahnya mencapai 99,99% dari total usaha di Indonesia. Sektor ini juga menyerap lebih dari 97% angkatan kerja.

Pendekatan berbasis UMKM dinilai dapat mendorong diversifikasi ekonomi dan mengurangi ketergantungan pada sektor tertentu. UMKM juga disebut memiliki potensi menghasilkan produk dan jasa yang beragam serta bernilai ekonomi tinggi, sekaligus mempromosikan keberagaman budaya dan ekonomi.

UMKM juga didorong untuk memproduksi barang substitusi impor guna memenuhi kebutuhan domestik, yang dinilai berpotensi menurunkan impor dan memperkuat cadangan devisa.

Di sisi lain, UMKM disebut perlu didorong untuk memperluas pasar hingga ke tingkat global. Kontribusi UMKM terhadap total ekspor Indonesia disebut masih di bawah 50%, sehingga dinilai masih ada ruang untuk meningkatkan peran UMKM dalam ekspor. Jika kontribusi ekspor UMKM meningkat, volume dan nilai ekspor Indonesia diperkirakan ikut bertambah, yang pada akhirnya dapat mendorong PDB serta pendapatan per kapita.

3. Peningkatan modal sosial melalui kelembagaan keagamaan

Agenda ketiga menyoroti penguatan modal sosial melalui kelembagaan keagamaan. Kuatnya nilai agama yang dipegang masyarakat Indonesia dinilai dapat menjadi potensi penguatan sosial ekonomi, terutama ketika nilai keadilan sosial, kebersamaan, dan tanggung jawab sosial diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

Dakwah sosial keagamaan disebut dapat membangun kesadaran dan tanggung jawab sosial, serta mendorong keterlibatan masyarakat dalam kegiatan ekonomi yang berkelanjutan dan bertanggung jawab. Contohnya meliputi penguatan UMKM dengan nilai keadilan, promosi bisnis ramah lingkungan, dan pemberdayaan kelompok ekonomi marginal. Selain itu, kegiatan sosial keagamaan juga dinilai dapat mendorong peningkatan keterampilan, pendidikan, dan kewirausahaan.

Menjadi negara maju dimulai dari bawah

Ketiga agenda tersebut dipandang dapat mendorong pemberdayaan masyarakat kelas menengah bawah agar mampu meningkatkan kapasitas ekonomi secara bertahap. Upaya menuju negara maju disebut perlu dimulai dari bawah agar tidak memperlebar ketimpangan dan memastikan tidak ada warga yang tertinggal.

Meski tidak mudah, kerja bersama dinilai dapat membuat langkah menuju peningkatan pendapatan per kapita dan pencapaian status negara maju menjadi lebih ringan.