ASPEK Indonesia Usulkan 10 Agenda untuk Perbaikan Kesejahteraan Pekerja

Agenda Nasional - Selain itu, Rusdi menyoroti lemahnya struktur industri nasional yang masih didominasi perusahaan maklon di sektor padat karya. “Masuknya perusahaan maklon hanya memperkuat praktik upah murah dan tidak menciptakan nilai tambah. Mereka datang mencari biaya murah, tanpa membangun industri yang kuat dan berkelanjutan,” ujarnya.

“Akibatnya, pekerja tidak mendapatkan kepastian kerja, tidak ada transfer teknologi, dan daya saing industri nasional tetap lemah,” tambah Rusdi.

Ia menegaskan bahwa kondisi ini menjadi peringatan serius bagi semua pihak.

“Ketika buruh ditekan, pengusaha lemah daya saing, dan negara gagal menghadirkan iklim investasi yang sehat, maka ini adalah alarm keras bagi kita semua untuk segera melakukan perubahan,” ungkapnya.

Sebagai bentuk konkret arah perjuangan, Konfederasi ASPEK Indonesia merumuskan sejumlah agenda utama:

10 Agenda Utama ASPEK Indonesia

1. Terapkan jaminan Kesehatan (BPJS) gratis untuk seluruh rakyat.

2. Akhiri politik upah murah dan penerapan upah layak.

3. Stop perbudakan berkedok outsourcing, kontrak, magang, kemitraan palsu dan relawan

4. Peningkatan manfaat jaminan pensiun yang berkualitas.

5. Penerapan dana cadangan pesangon yang saat ini tidak wajib menjadi wajib dan kembalikan nilai pesangon sesuai aturan UU 13/2003

6. Reformasi total UU ketenagakerjaan dan jaminan sosial.

7. Sahkan UU perlindungan pekerja GIG ekonomi (Driver Online)

8. Dorong terciptanya iklim investasi yang sehat, bersih, dan berkeadilan, benahi pungli serta birokasi yang berbelit belit.

9. Perkuat industri nasional berbasis sumber daya alam yang dimiliki, sebagai motor penciptaan lapangan kerja dan penciptaan nilai tambah bagi negara.

10. Dorong Program pendidikan gratis hingga jenjang S1, serta akses perumahan dan transportasi yang murah berkualitas untuk seluruh rakyat.

Rusdi menegaskan bahwa pembangunan menuju Indonesia Emas harus bertumpu pada kesejahteraan pekerja. “Tidak ada Indonesia Emas tanpa upah yang layak dan buruh yang sejahtera,” tegasnya.

“Kami mendesak pemerintah untuk menghentikan politik upah murah, menjadikan KHL sebagai dasar utama penetapan upah, memperbaiki iklim investasi, dan membangun industri nasional yang kuat. Tanpa itu, Indonesia Emas hanya akan menjadi slogan,” pungkasnya.