BGN Wajibkan SPPG Gunakan Media Sosial untuk Transparansi Menu dan Harga

RIAU ONLINE, PEKANBARU - Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Irjen Pol (Purn) Sony Sonjaya, melakukan safari konsolidasi ke Provinsi Riau, dalam rangka memperkuat sinergi dan optimalisasi pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Sabtu, 21 Februari 2026.

Kunjungan tersebut mempertemukan unsur pemerintah daerah, Satgas kabupaten/kota, paramitra atau yayasan, hingga seluruh kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan KSPG.

Pertemuan ini menjadi momentum evaluasi sekaligus penguatan komitmen bersama setelah program berjalan selama lebih dari satu tahun.

"Safari konsolidasi ini sampai lah kami di Negeri Lancang Kuning. Tidak lain agar kita saling mengingatkan. Meski sudah satu tahun berjalan, saya ingin kita bersama-sama merenungkan kembali apa tujuan kita mengikuti program BGN ini," ujar Irjen Sony.

Sony menyebutkan, hingga saat ini di Provinsi Riau telah berdiri 633 SPPG yang seluruh bangunannya dibangun oleh mitra dan masyarakat. Jumlah tersebut diproyeksikan terus bertambah hingga mencapai sekitar 800 SPPG.

"Alhamdulillah, saat ini sudah ada 633 SPPG di Riau dan targetnya bisa sampai 800. Sisanya masih berproses. Ini menunjukkan kolaborasi pemerintah daerah, mitra, dan masyarakat berjalan sangat baik," jelasnya.

Secara nasional, program ini telah menjangkau sekitar 60 juta penerima manfaat dalam 13 bulan pelaksanaannya. Selain itu, lebih dari 258 ribu relawan turut terlibat mendukung keberlangsungan program.

Sony menegaskan, kehadiran BGN di Riau juga untuk memastikan seluruh pelaksanaan tugas kepala SPPG berjalan sesuai standar operasional prosedur (SOP) guna mencegah terjadinya persoalan di lapangan.

Baca Juga

Petani di Inhu Nyambi Edarkan Sabu Diciduk Polisi

Perempuan dan Beban Sosial Ganda: Opini Tentang Standar Kesuksesan yang Tak Adil

Pidato di WEF, Prabowo Tekankan Stabilitas untuk Pertumbuhan Ekonomi Global

"Kejadian menonjol biasanya terjadi karena SOP tidak ditempati. Padahal semua tahapan sudah ada SOP-nya. Karena itu kami memastikan seluruh tugas kepala SPPG sesuai dengan yang diharapkan," tegasnya.

Sony juga mengingatkan kembali terkait besaran anggaran program makan bergizi gratis. Menurutnya, terdapat perbedaan nominal berdasarkan kelompok penerima manfaat.

"Program makan bergizi gratis yang kita ketahui Rp15.000 per porsi itu bukan satu angka tunggal. Ada Rp15.000 dan ada Rp13.000 untuk kelompok kecil seperti balita, TK. Ini perlu dipahami bersama agar tidak terjadi kesalahpahaman," paparnya.

Dalam kesempatan tersebut, Sony juga mewajibkan seluruh KSPG dan SPPG memiliki media sosial sebagai sarana informasi publik dan transparansi kepada masyarakat.

"Hari ini dimasak apa, bahannya apa saja, ada nasi, buah apa, sayurnya apa, ikannya apa, harganya berapa, kandungan gizinya bagaimana semua harus diinformasikan. Dengan keterbukaan ini masyarakat bisa melakukan kontrol sosial," katanya.

Menurutnya, transparansi menjadi kunci keberhasilan program berskala nasional ini. Apabila ditemukan ketidaksesuaian harga atau menu, masyarakat diminta untuk segera menegur dan melaporkan.

"Kalau misalnya harga pisang Rp1.500 tapi ditulis Rp3.000, segera tegur, segera laporkan. Ini bentuk kontrol sosial. Pengawas program ini sangat banyak. Dari 60 juta penerima manfaat, mereka semua adalah pengawas. Kalau menunya tidak bagus, langsung berkomentar, langsung review," ujarnya.

Sony juga menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Riau beserta seluruh jajaran kabupaten/kota yang dinilai aktif berkolaborasi dengan KSPG dan mitra pembangunan SPPG.

"Terima kasih kepada pemerintah daerah Riau dan jajaran. Dengan kolaborasi yang semakin aktif, pembangunan SPPG di Riau hampir 100 persen tercapai sesuai target," jelasnya.

Terkait kebutuhan tambahan SPPG, Sony menjelaskan bahwa saat ini portal pendaftaran nasional telah ditutup. Namun daerah yang masih membutuhkan penambahan dapat mengajukan permohonan melalui kepala daerah masing-masing.

"Kalau ada kecamatan yang masih membutuhkan, silakan berkomunikasi dengan pemerintah daerah. Bupati atau wali kota bersurat ke BGN untuk meminta penambahan di kecamatan tertentu, nanti akan kita verifikasi," ujarnya.

Di akhir pernyataannya, Sony mengajak seluruh pihak untuk kembali pada semangat awal program, yakni memastikan generasi Indonesia tumbuh sehat dan berkualitas.

"Kita sudah berjalan 13 bulan dengan 60 juta penerima manfaat. Mari kita renungkan kembali tujuan besar kita. Program ini bukan sekadar membagikan makanan, tapi investasi masa depan bangsa," tutupnya.