Kementerian Perindustrian dan Perdagangan Siapkan Dukungan Hukum untuk Pelaku Usaha

Agenda Nasional - Meningkatkan institusi dan menghilangkan hambatan hukum.

Berdasarkan Keputusan No. 332/QD-BCT, rencana ini dikembangkan untuk memperkuat tanggung jawab dan kesadaran instansi dan unit di bawah Kementerian Perindustrian dan Perdagangan dalam memberikan informasi hukum, menyebarluaskan dan mendidik pelaku usaha tentang masalah hukum, serta membantu pelaku usaha untuk segera memahami peraturan hukum di bidang-bidang yang berada di bawah pengelolaan negara Kementerian Perindustrian dan Perdagangan.

Pelaksanaan bantuan hukum difokuskan, dibatasi waktu, dan diselaraskan dengan tujuan dukungan dan alokasi sumber daya; memastikan transparansi, efektivitas, dan menghindari duplikasi.

Isi rencana ini mengikuti secara cermat Keputusan No. 345/QD-TTg tanggal 5 April 2023, yang menyetujui Proyek "Meningkatkan kualitas dan efektivitas dukungan hukum bagi usaha pada periode 2021 - 2030" dan Keputusan No. 84/QD-TTg tanggal 14 Januari 2026, dari Perdana Menteri yang menyetujui Program Dukungan Hukum Antar Sektor untuk Usaha Kecil dan Menengah serta Rumah Tangga Usaha pada periode 2026 - 2030.