Kepastian Posisi Polri di Bawah Presiden Redakan Keresahan Internal

JAKARTA – Keresahan yang melanda anggota Polri belakangan ini terkait isu reposisi institusi kepolisian di bawah kementerian, diakui oleh R Haidar Alwi, Pendiri Haidar Alwi Institute (HAI) dan Wakil Ketua Dewan Pembina Ikatan Alumni ITB. Menurutnya, kekhawatiran tersebut muncul akibat informasi yang simpang siur di tengah dinamika politik dan reformasi kelembagaan yang berlangsung.

Haidar Alwi menjelaskan bahwa negara tidak berencana mengubah posisi Polri dalam struktur ketatanegaraan. Ia menegaskan komitmen yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto sebelum Pemilu 2024 bahwa Polri akan tetap berada di bawah Presiden. Hal ini menjadi pegangan utama yang diyakini oleh anggota Polri dan belum pernah ditarik kembali.

"Janji tersebut bukan sekadar retorika kampanye, melainkan bagian dari desain besar stabilitas keamanan nasional yang menuntut Polri berada pada posisi strategis," ujar Haidar Alwi saat memberikan keterangan.

Ia juga menambahkan bahwa pernyataan tegas dari Komisi III DPR RI turut memperkuat keyakinan bahwa reposisi Polri ke kementerian bukanlah agenda negara saat ini. Dalam hal ini, Komisi III berperan sebagai mitra kerja utama dalam pembinaan, pengawasan, dan penyusunan kebijakan terkait kepolisian.

"Independensi operasional dan garis komando yang ringkas adalah dua hal yang tidak dapat dinegosiasikan untuk efektivitas Polri sebagai alat negara," katanya.

Haidar Alwi menyebutkan bahwa mengubah struktur Polri menjadi di bawah kementerian berisiko meningkatkan lapisan koordinasi, yang dapat memperlambat pengambilan keputusan serta mengganggu fungsi Polri dalam menjaga keamanan, melayani masyarakat, dan menegakkan hukum.

"Komisi III melihat hal ini secara jernih dan berulang kali menegaskan bahwa Polri tetap berada pada jalur konstitusional yang berlaku: langsung di bawah Presiden," tambahnya.

Dalam situasi yang penuh spekulasi ini, Haidar Alwi menekankan pentingnya ketenangan internal. Institusi sebesar Polri hanya dapat berfungsi optimal jika setiap anggotanya merasa aman terhadap masa depan institusi. Reformasi Polri yang tengah berjalan pun tidak berkaitan dengan perubahan posisi, melainkan bertujuan untuk memperkuat profesionalisme, akuntabilitas, dan modernisasi.

Hadirnya berbagai mekanisme evaluasi dan pembentukan komite reformasi, menurut Haidar Alwi, seharusnya dipandang sebagai bagian dari proses normal untuk memperbaiki kualitas layanan dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian.