Kericuhan Aksi Massa di DPRD Jabar: Pemprov Diharapkan Tingkatkan Pengawasan dan Keamanan

BANDUNG – Aksi massa yang berlangsung di depan Gedung DPRD Jawa Barat (DPRD Jabar) berakhir dengan kericuhan yang mengakibatkan kerusakan pada fasilitas negara. Insiden ini menarik perhatian masyarakat, mengingat dampaknya tidak hanya pada aset negara, tetapi juga mengganggu agenda resmi dewan yang telah direncanakan.

Sekretaris DPRD Jabar, Dodi Sukmayana, menegaskan bahwa masyarakat memiliki hak untuk menyampaikan aspirasi melalui demonstrasi, sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh undang-undang. Namun, ia menekankan pentingnya menjaga agar aksi unjuk rasa tidak disertai dengan tindakan perusakan.

“Masyarakat silakan menyalurkan aspirasinya dengan demo, karena tidak dilarang undang-undang. Tetapi, merusak fasilitas negara, apalagi gedung DPR dan DPRD, jelas tidak diperbolehkan,” ujar Dodi Sukmayana.

Kerusakan yang terjadi di area sekitar Gedung DPRD Jabar dan beberapa ruangan di dalam gedung mempengaruhi pelaksanaan kegiatan dewan. Sejumlah agenda penting, termasuk rapat komisi dan rapat paripurna, terpaksa harus ditunda akibat kerusakan tersebut.

“Kerusakan ini mengganggu pelaksanaan program kerja yang sudah terjadwal. Pemulihan fasilitas memerlukan waktu, sehingga beberapa agenda resmi harus dijadwal ulang,” jelas Dodi.

Meskipun demikian, Dodi menambahkan bahwa program kerja DPRD Jabar di luar gedung, seperti sosialisasi peraturan daerah (sosper) dan reses anggota dewan, tetap berlangsung sesuai jadwal yang telah ditentukan.

Insiden kericuhan ini juga memicu desakan agar Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) lebih aktif dalam mencegah potensi kerusuhan setiap kali aksi massa berlangsung di pusat pemerintahan. Beberapa pengamat menyatakan bahwa Pemprov Jabar bersama aparat keamanan perlu meningkatkan koordinasi untuk melindungi fasilitas negara yang dibiayai oleh uang rakyat.

“Kerusakan fasilitas negara tidak bisa dianggap remeh. Pemprov Jabar harus hadir memastikan keamanan dan ketertiban, agar agenda dewan berjalan lancar dan masyarakat tetap bisa menyampaikan aspirasi secara tertib,” kata salah seorang pengamat politik di Bandung.