Kontroversi atas Kepemimpinan CEO Migas dalam COP 28 dan Implikasinya bagi Agenda Iklim Negara Berkembang

Pada bulan Desember 2023, delegasi dari berbagai negara akan berkumpul di Uni Emirat Arab (UEA) untuk menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi Iklim Global ke-28, atau COP 28. Perundingan ini menjadi sangat penting dalam upaya dunia untuk mencapai kesepakatan guna menghindari perubahan iklim yang berbahaya. Namun, tingkat kepercayaan global terhadap COP 28 saat ini berada pada titik rendah, salah satunya disebabkan oleh pemimpin konferensi ini.

UEA memicu kontroversi pada Januari 2023 ketika mengumumkan bahwa Sultan Ahmed al-Jaber, CEO Perusahaan Minyak Nasional Abu Dhabi (ADNOC), akan menjabat sebagai presiden COP 28. Posisi ini memberikan al-Jaber kekuasaan besar dalam menentukan agenda pertemuan.

Beberapa pihak, termasuk Amerika Serikat dan sejumlah politisi Eropa, sempat mendesak agar al-Jaber mengundurkan diri. Mantan Wakil Presiden AS, Al Gore, bahkan menyatakan bahwa kepentingan bahan bakar fosil telah "merasuki proses di Perserikatan Bangsa-Bangsa hingga tingkat yang meresahkan" dengan menjadikan CEO salah satu perusahaan minyak terbesar dunia sebagai presiden COP 28.

Kekhawatiran terhadap dominasi industri bahan bakar fosil dalam kebijakan pro-iklim memang dapat dipahami. Banyak bukti menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan besar dalam sektor ini telah menyadari dampak negatif produk mereka terhadap iklim sejak beberapa dekade lalu, namun tetap berupaya menolak fakta ilmiah dan menentang kebijakan yang berkaitan dengan iklim.

Walaupun demikian, seruan untuk memboikot COP 28 dan menentang pilihan pimpinan konferensi justru dapat merusak kredibilitas negosiasi PBB serta mengabaikan potensi agenda yang dapat dibawa dalam COP 28. Dalam analisis yang dilakukan bersama enam rekan dari negara-negara belahan dunia Selatan, kami menemukan bahwa agenda kebijakan yang diusulkan oleh kepresidenan COP 28 UEA dapat mempercepat transisi dari bahan bakar fosil.

Proses Pemilihan Presiden COP

Penting untuk memahami bagaimana proses pemilihan presiden COP berlangsung. Pemilihan tuan rumah COP dilakukan melalui mekanisme PBB yang bergilir secara demokratis di antara enam regional. Negara-negara dalam setiap regional melakukan konsultasi untuk menentukan perwakilan mereka. Setelah terjadi kesepakatan, nama calon presiden diusulkan dan kemudian dinilai oleh Sekretariat Konvensi Kerangka Kerja PBB mengenai Perubahan Iklim (UNFCCC).

Untuk COP 28, kawasan Asia-Pasifik, yang terdiri dari beragam negara berkembang, memilih UEA dan al-Jaber sebagai representasi mereka.

Kekhawatiran Energi di Negara-Negara Selatan

Bagi sejumlah negara di kawasan Selatan, tuntutan untuk menghapuskan bahan bakar fosil tidak hanya menakutkan, tetapi juga dianggap mengancam pembangunan ekonomi mereka. Banyak kelompok aktivis dan peserta COP 28 menuntut penghapusan bahan bakar fosil, namun bagi negara-negara penghasil minyak yang sebagian besar merupakan negara berkembang, hal ini dapat menyebabkan kerugian investasi infrastruktur yang signifikan.

Sementara itu, banyak negara di Dunia Selatan menghadapi dampak perubahan iklim yang tidak sebanding dengan kontribusi mereka terhadap emisi gas rumah kaca. Dampak tersebut bervariasi, mulai dari cuaca ekstrem hingga kenaikan permukaan air laut yang dapat mengancam keberadaan masyarakat. Al-Jaber mengakui bahwa penghentian penggunaan bahan bakar fosil secara bertahap "tidak bisa dihindari" dan "penting", tetapi menekankan bahwa sistem energi di negara-negara Selatan belum siap untuk transisi yang cepat.

Al-Jaber, Masdar, dan ADNOC

Beberapa kalangan menganggap kepemimpinan al-Jaber di COP 28 sebagai upaya UEA untuk melakukan "greenwash" terhadap rencana ekspansi minyak dan gas ADNOC. Meskipun kekhawatiran ini dapat dimengerti, analisis kami menunjukkan bahwa gambaran tersebut terlalu sederhana. Al-Jaber memiliki latar belakang yang kuat dalam sektor energi terbarukan, termasuk mendirikan perusahaan energi terbarukan Masdar di UEA.

Perusahaan ADNOC, yang dipimpin al-Jaber, telah berencana untuk menginvestasikan US$150 miliar untuk memperluas kapasitas minyak dan gasnya dalam dekade ini. Hal ini menimbulkan kekhawatiran akan dampaknya terhadap upaya global untuk membatasi pemanasan di bawah 1,5°C. Namun, perlu dicatat bahwa rencana ekspansi bahan bakar fosil di negara-negara seperti AS, Kanada, dan Rusia jauh lebih besar dibandingkan dengan UEA.

Agenda COP 28

Analisis kami menunjukkan bahwa kepemimpinan UEA dalam COP 28 mungkin lebih progresif dibandingkan dengan presidensi COP sebelumnya. UEA merencanakan proyek energi terbarukan senilai lebih dari $300 miliar dalam dekade ini, angka yang jauh lebih besar dibandingkan investasi energi ramah lingkungan yang diusulkan oleh kepresidenan COP sebelumnya.

Agenda COP 28 juga mencakup tujuan peningkatan kapasitas energi terbarukan tiga kali lipat dalam tujuh tahun ke depan, yang berpotensi memangkas biaya investasi energi terbarukan dan menjadikannya lebih kompetitif dibandingkan bahan bakar fosil dalam dua dekade ke depan. Selain itu, COP 28 akan membahas kesepakatan untuk menghapuskan produksi bahan bakar fosil di mana emisi karbon tidak dapat ditangkap pada tengah abad ini.

Restrukturisasi pendanaan iklim agar lebih terjangkau, yang diusulkan oleh kepresidenan UEA, dapat membuka aliran dana triliunan dolar yang sangat dibutuhkan negara-negara berkembang untuk transisi energi dan industrialisasi. Kekurangan pendanaan menjadi hambatan utama dalam transisi energi di negara-negara berkembang, sehingga agenda ini sangat penting dalam COP 28.

Walaupun kepemimpinan CEO perusahaan minyak dalam pertemuan puncak perubahan iklim menimbulkan kekhawatiran, banyak yang masih menunggu seberapa besar komitmen UEA terhadap kebijakan-kebijakan ini. Jika COP 28 berhasil mencapai kesepakatan penting terkait isu-isu tersebut, hal ini dapat menjadi langkah signifikan dalam mempercepat transisi yang adil dari bahan bakar fosil.