Kritik Terhadap Agenda APEC: Kepentingan Negara Maju Dominasi Diskusi

JAKARTA – Koalisi masyarakat sipil Indonesia, yang tergabung dalam Gerakan Rakyat Lawan Neokolonialisme dan Imperialisme (Gerak Lawan), mengajukan desakan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk melindungi perekonomian Indonesia dari dampak krisis ekonomi global. Mereka menekankan pentingnya untuk tidak terikat pada komitmen yang dapat merugikan dan memperburuk kondisi ekonomi nasional dalam pertemuan KTT APEC yang akan dilaksanakan di Bali.

Riza Damanik, anggota Gerak Lawan yang juga menjabat sebagai Direktur Indonesia for Global Justice (IGJ), mengungkapkan bahwa agenda KTT APEC lebih banyak memberi keuntungan kepada negara-negara industri. Terdapat tiga isu utama yang diusung dalam pertemuan tersebut, yaitu agenda pertumbuhan dunia, agenda konektivitas, dan agenda Bogor Goals yang mendukung liberalisasi perdagangan.

“Sebagai contoh, kesepakatan yang dihasilkan dalam pertemuan para menteri keuangan anggota APEC pada 20 September 2013 merupakan kebijakan ekonomi yang didorong oleh negara-negara maju dalam forum G-20 di Rusia, yang bertujuan untuk menyelamatkan perekonomian mereka yang sedang mengalami perlambatan,” ujar Riza saat memberikan keterangan di Thamrin, Jakarta, pada Minggu (6/10/2013).

Dia menambahkan bahwa Pemerintah Indonesia terlihat aktif mendorong agenda liberalisasi dalam forum APEC, termasuk upaya untuk memastikan kesepakatan paket Bali dalam WTO sebelum dibawa ke Konferensi Tingkat Menteri (KTM) ke-9 di Bali pada bulan Desember mendatang.

Riza juga mengingatkan bahwa dengan situasi ekonomi yang sedang berlangsung di Indonesia, partisipasi dalam forum APEC dapat membawa dampak negatif yang lebih dalam bagi perekonomian nasional. Dia mencatat, depresiasi mata uang yang terjadi di beberapa negara berkembang, termasuk Indonesia, India, Thailand, dan Filipina, sebagai akibat dari kebijakan ekonomi Amerika Serikat, telah mengoreksi proyeksi pertumbuhan ekonomi Asia yang diperkirakan mencapai 6,6 persen pada 2013 menjadi hanya 6 persen.

Di sisi lain, Dani Setiawan, anggota Gerak Lawan dan Ketua Koalisi Anti Utang (KAU), juga menyoroti bahwa dalam situasi ini, agenda APEC yang berfokus pada membuka dan meliberalisasi pasar keuangan, investasi, dan perdagangan berpotensi memperburuk kondisi ekonomi Indonesia.