Kudeta Militer Myanmar: Agenda Terselubung dan Dampaknya terhadap Ekonomi

Kudeta militer Myanmar terhadap Pemerintah Sipil pada 1 Februari 2021 mengundang kecaman dari masyarakat domestik dan internasional. Militer menahan pemimpin de facto Aung San Suu Kyi dan sejumlah pemimpin sipil lainnya, yang memicu krisis politik di negara tersebut.

Pemicunya adalah ketegangan yang berakar dari Pemilu November 2020, yang merupakan pemilu demokratis kedua sejak negara ini beralih dari pemerintahan militer pada tahun 2011. Militer menuduh adanya kecurangan dalam proses pemungutan suara, mengklaim bahwa perolehan suara Partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) jauh lebih tinggi dari yang diperkirakan.

Motivasi di Balik Kudeta

Menurut analisis, salah satu alasan kudeta adalah untuk melindungi kepentingan bisnis dan kekayaan militer di Myanmar. Selama beberapa dekade, militer telah mengendalikan birokrasi negara dan membangun monopoli di sektor-sektor kunci ekonomi.

Reformasi yang diusulkan oleh pemerintahan sipil di bawah NLD dianggap sebagai ancaman bagi sistem kapitalisme kroni yang menguntungkan militer. Konsolidasi pemerintahan sipil yang mungkin terjadi setelah pemilihan 2020 berpotensi merugikan 'dompet' militer yang selama ini tidak tersentuh.

Kekayaan Militer dan Bisnis

Sejak tahun 2011, meskipun ada reformasi penting, militer tetap mempertahankan pengaruh ekonominya. Konglomerat milik militer seperti Myanmar Economic Corporation (MEC) dan Myanmar Economic Holding Ltd (MEHL) menguasai berbagai sektor, mulai dari bir, tembakau, hingga telekomunikasi.

Bisnis internasional yang beroperasi di Myanmar menghadapi dilema etis, terutama terkait dengan keterlibatan mereka dengan entitas yang dikendalikan oleh militer. Meskipun pemerintah NLD yang pertama (2015-2020) tidak secara langsung menargetkan kepentingan militer, langkah-langkah untuk membuka sektor-sektor utama bagi persaingan dan investasi diharapkan dapat mengurangi dominasi militer.

Reformasi dan Tantangan

Pemerintah sipil mulai melakukan de-militerisasi secara bertahap, dengan pencapaian signifikan seperti pengalihan departemen administrasi umum ke kontrol sipil pada tahun 2019. Namun, langkah-langkah ini dipandang sebagai ancaman bagi kekuasaan dan kekayaan militer.

Kudeta militer menambah tekanan pada bisnis internasional untuk mempertimbangkan dampak etis dari hubungan mereka dengan Myanmar. Jika situasi tidak membaik, sanksi perdagangan internasional kemungkinan akan diterapkan kembali, meskipun banyak bisnis di negara tetangga mungkin tidak terpengaruh.