Legislator Dorong Penegakan Hukum Terhadap Praktik Penyelundupan Sumber Daya Alam

JAKARTA – Anggota Komisi XII DPR RI, Sartono Hutomo, memberikan dukungannya terhadap langkah Presiden RI Prabowo Subianto yang memerintahkan Panglima TNI dan Kapolri untuk menindak tegas anggota yang terlibat dalam praktik penyelundupan sumber daya alam (SDA) serta kegiatan ilegal lainnya yang merugikan negara.

Sartono menilai keputusan tersebut merupakan upaya penting untuk merebut kembali kedaulatan negara di sektor pertambangan dan energi. Ia menegaskan bahwa arahan Presiden kepada aparat keamanan harus dipahami sebagai langkah politik untuk mengatasi praktik ilegal yang telah mengancam agenda besar negara, seperti hilirisasi industri dan ketahanan fiskal nasional.

“Praktik beking terhadap penyelundupan SDA bukan hanya pelanggaran etik, tetapi juga merupakan ancaman serius bagi potensi penerimaan negara, yang dapat mencapai triliunan rupiah setiap tahunnya. Kerugian ini berdampak langsung pada anggaran negara, yang seharusnya digunakan untuk pendidikan, kesehatan, dan transisi energi,” jelas Sartono.

Lebih lanjut, ia berharap penegakan hukum yang dilakukan terhadap oknum aparat yang terlibat dalam praktik korupsi ini dapat membuka jalan untuk membongkar jaringan mafia tambang dan energi secara menyeluruh. Hal ini diharapkan dapat mendukung tercapainya tujuan hilirisasi yang adil dan berkelanjutan serta pemerataan pembangunan melalui kontribusi sektor energi dan sumber daya mineral (ESDM) yang seharusnya lebih tinggi.

Presiden Prabowo Subianto sebelumnya juga mengungkapkan urgensi penegakan hukum yang serius dan tanpa pandang bulu terhadap praktik penyelundupan dan kegiatan ilegal. Dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, ia menekankan perlunya pengelolaan sumber daya nasional yang lebih baik untuk menutup kebocoran yang merugikan negara.

“Kebocoran tersebut telah lama terjadi akibat praktik pembalakan liar, pertambangan ilegal, hingga penyelundupan. Meskipun pemerintah telah berupaya menutup celah-celah ini, pelanggaran hukum masih terus berlangsung,” ungkap Prabowo.