Lobi Tiongkok Menjadi Fokus untuk Meningkatkan Ekonomi Indonesia

Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia pada semester I tahun 2019 mengalami peningkatan signifikan, mencapai Rp 135,8 triliun hingga bulan Juni. Angka ini lebih tinggi dibandingkan dengan defisit pada tahun 2018 yang tercatat sebesar Rp 110,6 triliun. Dalam upaya mengatasi masalah ini, Presiden Joko Widodo menginstruksikan kepada para menteri untuk meningkatkan ekspor guna mencapai surplus keuangan negara.

Sebagai langkah konkret, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita melakukan kunjungan ke Tiongkok untuk melaksanakan serangkaian lobi. Kunjungan ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan sebelumnya antara Presiden Jokowi dan Presiden Tiongkok, Xi Jinping, di Osaka, Jepang. Dalam pertemuan tersebut, Presiden Jokowi menyampaikan tantangan yang dihadapi Indonesia terkait ekspor serta defisit perdagangan yang besar dengan Tiongkok, yang kemudian disambut oleh janji Presiden Xi untuk memberikan perhatian khusus terhadap masalah ini.

Lobi yang dilakukan oleh Mendag Enggartiasto bertujuan untuk menghilangkan hambatan dalam ekspor komoditas Indonesia ke Tiongkok. Ia optimis bahwa Indonesia dapat meraih tambahan pendapatan sebesar USD 1 miliar dalam satu tahun dengan meningkatkan ekspor tiga jenis komoditas, yaitu sarang burung walet, buah-buahan, dan produk perikanan.

Data perdagangan menunjukkan bahwa total perdagangan antara Indonesia dan Tiongkok pada tahun 2018 mencapai USD 72,67 miliar, meningkat 23,48% dibandingkan tahun sebelumnya yang tercatat sebesar USD 58,84 miliar. Namun, seiring dengan peningkatan nilai perdagangan, defisit perdagangan Indonesia juga semakin melebar, mencapai USD 18,4 miliar pada periode Januari-April 2019, dibandingkan defisit sebesar USD 12,68 miliar pada tahun sebelumnya.

Keberangkatan Mendag ke Tiongkok merupakan langkah strategis untuk menyelamatkan keuangan negara, sehingga lobi tingkat menteri seperti ini tidak dapat diwakilkan. Guru Besar Universitas Muhammadiyah Malang, Prof. Mas'ud Said, menekankan bahwa tugas Mendag adalah untuk menjalankan agenda negara dalam meningkatkan ekspor.

Dalam konteks lain, Prof. Mas'ud juga menyoroti pentingnya komunikasi antara Kementerian Perdagangan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), terutama berkaitan dengan pemanggilan Mendag sebagai saksi. Ia menyarankan agar agenda pemberian keterangan dapat dijadwalkan ulang setelah Mendag kembali dari lobi di luar negeri.

Sekjen Partai NasDem, Johnny G Plate, menegaskan bahwa prioritas seorang menteri adalah urusan negara. Ia mempertanyakan agenda pihak-pihak tertentu yang terkesan memojokkan Mendag, terutama terkait panggilan KPK. Menurutnya, fokus utama saat ini adalah memperbaiki defisit dan iklim investasi pascapemilu, dan urusan hukum seharusnya tidak mengganggu proses penting ini.

Johnny menyerukan agar hukum tidak digunakan sebagai alat politik untuk memojokkan Mendag, dan menekankan pentingnya menyeimbangkan tugas negara dengan kewajiban hukum. Ia yakin bahwa KPK dapat bersikap objektif dalam menentukan prioritas, dan mempertanyakan apakah pemanggilan Mendag sebagai saksi lebih penting dibandingkan dengan kasus-kasus lain yang lebih besar.