Menlu RI Diskusikan Upaya Perdamaian Palestina dan Agenda Board of Peace dengan Sekjen PBB

Jakarta, InfoPublik – Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Sugiono, mengadakan pertemuan bilateral dengan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Antonio Guterres, di Markas Besar PBB, New York, pada Senin, 16 Februari 2026. Pertemuan ini difokuskan pada upaya perdamaian di Palestina serta penguatan sistem multilateral di tengah dinamika global yang semakin kompleks.

Dalam pertemuan ini, Menlu Sugiono menegaskan kembali komitmen Indonesia terhadap PBB dan prinsip-prinsip multilateralisme. Ia mengungkapkan, "Posisi kami jelas: keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace sepenuhnya dipandu oleh Piagam PBB, visi Solusi Dua Negara, serta Resolusi Dewan Keamanan PBB 2803 (2025)." Pernyataan ini menunjukkan dukungan Indonesia terhadap penyelesaian konflik Palestina yang berkelanjutan.

Menlu juga memaparkan agenda diplomasi Indonesia yang akan berlangsung dalam minggu ini, termasuk rencananya untuk hadir dalam Sidang Dewan Keamanan PBB pada Rabu, 18 Februari 2026. Sidang ini akan membahas upaya perdamaian di Timur Tengah dengan fokus pada tantangan yang dihadapi oleh Palestina.

Lebih lanjut, Menlu Sugiono menginformasikan bahwa Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto akan berpartisipasi dalam pertemuan Board of Peace di Washington D.C. pada Kamis, 19 Februari 2026, bersama pemimpin dunia lainnya. Partisipasi ini merupakan wujud komitmen Indonesia dalam mendorong perdamaian yang adil dan berkelanjutan.

Menlu menekankan bahwa pelaksanaan Board of Peace harus bersinergi dengan upaya yang tengah dilakukan oleh PBB. Ia menggarisbawahi pentingnya sistem multilateral sebagai pilar utama dalam menjaga perdamaian dan menegakkan hukum internasional. "Indonesia berkomitmen menggunakan berbagai platform dan mekanisme multilateral yang ada untuk mendorong solusi yang adil dan berkelanjutan bagi perjuangan rakyat Palestina," ujarnya.

Menanggapi pernyataan Menlu, Sekjen PBB Antonio Guterres menyampaikan apresiasi atas konsistensi komitmen Indonesia dalam mendukung penyelesaian damai isu Palestina. Ia juga menekankan keprihatinannya terhadap situasi di Tepi Barat yang dinilai melanggar hukum internasional dan resolusi PBB yang berlaku.