Negara Barat Serukan Pengakuan Negara Palestina dengan Syarat Tertentu

Prancis bersama 14 negara Barat lainnya telah menyerukan pengakuan terhadap negara Palestina, dengan sejumlah syarat yang harus dipenuhi. Seruan ini disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Prancis, Jean-Noël Barrot, dalam sebuah pernyataan bersama yang dikeluarkan setelah konferensi di New York, Amerika Serikat, pada Selasa malam.

Pernyataan tersebut merupakan langkah untuk menghidupkan kembali solusi dua negara antara Israel dan Palestina. "Kami menyatakan keinginan kami untuk mengakui Negara Palestina dan mengundang negara-negara yang belum melakukannya untuk bergabung bersama kami," ungkap Barrot di platform X.

Ke-15 negara yang menandatangani pernyataan tersebut terdiri dari Andorra, Australia, Kanada, Finlandia, Prancis, Islandia, Irlandia, Luksemburg, Malta, Selandia Baru, Norwegia, Portugal, San Marino, Slovenia, dan Spanyol. Dalam konteks ini, Presiden Prancis Emmanuel Macron mengumumkan bahwa pengakuan resmi terhadap negara Palestina akan dilakukan pada bulan September mendatang, meskipun hal ini telah menuai penolakan dari Israel dan Amerika Serikat.

Perdana Menteri Inggris Keir Starmer juga menyatakan bahwa Inggris akan mengikuti langkah Prancis dengan mengakui Negara Palestina pada bulan September, kecuali Israel mengambil langkah-langkah substantif, termasuk menyetujui gencatan senjata di Gaza.

Sebagian negara yang belum mengakui Palestina, seperti Australia, Kanada, dan Selandia Baru, menunjukkan kesediaan untuk mempertimbangkan pengakuan tersebut. Dalam pernyataan tersebut, ke-15 negara menegaskan komitmen mereka terhadap visi solusi dua negara.

Dalam konteks yang lebih luas, sebanyak 17 negara, ditambah Uni Eropa dan Liga Arab, juga menyerukan agar Hamas melucuti senjata dan mengakhiri kekuasaannya atas Gaza. Namun, negara-negara Barat tersebut juga menekankan pentingnya penyatuan Jalur Gaza dan Tepi Barat di bawah Otoritas Palestina serta pelucutan senjata terhadap Hamas dan kelompok perlawanan lainnya.

Para menteri luar negeri juga mengapresiasi komitmen yang disampaikan oleh Presiden Otoritas Palestina Mahmoud Abbas, yang mencakup beberapa poin penting, termasuk pengutukan serangan teroris, seruan untuk pembebasan sandera, dan komitmen untuk mengakhiri sistem pembayaran kepada para tahanan.

Meskipun demikian, Hamas menolak permintaan untuk melucuti senjata. Pejabat senior Hamas, Sami Abu Zuhri, menyatakan bahwa menyerah bukanlah pilihan bagi mereka. "Selama ada pendudukan, perlawanan akan terus berlanjut," tegasnya.

Abu Zuhri menambahkan bahwa permintaan untuk melucuti senjata tidak dapat diterima dan merupakan 'garis merah' bagi Hamas. "Semua orang harus memahami bahwa ini hanyalah mimpi dan tidak dapat dicapai," tutupnya.