Pemprov Sulut Siapkan Empat Agenda Transformasi Ekonomi untuk 2026

MANADO, gosulut.com — Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara berkomitmen mewujudkan pembangunan ekonomi di 2026 lebih ekspansif. Strategi akan diterapkan adalah menjaga stabilitas harga dan melakukan percepatan ekspansi ekonomi yang inklusif.

Demikian dipaparkan Gubernur Sulut Yulius Selvanus dalam High Level Meeting (HLM) lintas sektor yang digelar di Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI Sulut), Senin (23/02/2026).

HLM itu mempertemukan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD), Tim Percepatan dan Perluasan Elektronifikasi Daerah (TP2ED), Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD), serta Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) bersama para bupati dan wali kota se-Sulut.

Dalam pertemuan yang menjadi momentum konsolidasi kebijakan menghadapi tantangan ekonomi global yang masih dinamis itu Gubernur Yulius membeber bahwa kinerja ekonomi Sulut di sepanjang 2025 tercatat 5,66 persen menjadi pijakan optimistis untuk tahun ini. Apalagi pertumbuhan ekonomi Sulut itu melampaui angka nasional, sebesar 5,11 persen.

Indikator makro lainnya, inflasi year-on-year (yoy) hingga Desember 2025 berada di angka 1,23 persen, yang mencerminkan kondisi harga yang relatif terkendali.

Namun, kata gubernur, meski capaian itu positif, tapi dia mengingatkan bahwa pengendalian inflasi tetap menjadi prioritas utama. Pemerintah daerah telah mengidentifikasi sepuluh komoditas utama penyumbang inflasi, dengan beras dan kelompok pendidikan tinggi sebagai faktor dominan.

“Pertumbuhan ekonomi itu harus memberi dampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Karena itu stabilitas harga tidak boleh terabaikan,” ujarnya.

Untuk menjaga kestabilan pasokan dan harga, katanya, Pemprov Sulut menyiapkan sejumlah langkah antisipatif. Di antaranya peningkatan produktivitas pertanian berbasis teknologi dan mekanisasi, optimalisasi peran BUMD Pangan sebagai penyerap hasil produksi sekaligus penjaga stabilitas harga, serta intensifikasi Gerakan Pangan Murah dan Operasi Pasar (GPM dan OP).

Selain itu, Belanja Tidak Terduga (BTT) dalam APBD juga disiapkan sebagai instrumen fiskal yang fleksibel untuk merespons cepat gejolak harga di pasar. Strategi ini menempatkan pemerintah sebagai penggerak aktif dalam menjaga keseimbangan ekonomi daerah.

Dalam HLM tersebut, Gubernur Yulius memaparkan empat agenda utama transformasi ekonomi Sulut 2026.

Pertama, percepatan digitalisasi keuangan daerah melalui integrasi sistem pembayaran, perluasan QRIS bagi UMKM dan sektor pariwisata, serta digitalisasi rantai distribusi pangan.

Kedua, akselerasi pertumbuhan melalui percepatan realisasi APBD dan peningkatan investasi, baik Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), termasuk penguatan hilirisasi industri manufaktur.

Ketiga, perluasan akses pembiayaan inklusif melalui TPAKD dengan sasaran petani, nelayan, UMKM, dan kelompok rentan, disertai penguatan literasi keuangan digital.

Keempat, pengembangan ekonomi dan keuangan syariah melalui industri halal yang terintegrasi dengan sektor unggulan seperti pariwisata dan pertanian.

Menurut gubernur, keberhasilan agenda 2026 tidak dapat dicapai secara parsial. Kolaborasi antara pemerintah daerah, Bank Indonesia, OJK, lembaga perbankan, pelaku usaha, akademisi, hingga media, dan masyarakat menjadi kunci utama.

Melalui strategi terpadu tersebut, diyakini Sulawesi Utara akan mampu mempertahankan stabilitas sekaligus mempercepat laju pembangunan.

“Tahun 2026 telah diarahkan sebagai fase akselerasi untuk mengukuhkan daya tahan ekonomi daerah serta memperkuat daya saing di tingkat nasional maupun global,” ujar Gubernur.

TRANSPORTASI MELEJIT, EKSPOR MELEMAH

Sementara Kepala KPw BI Sulut Joko Supratikto dalam kesempatan itu memaparkan tentang kekuatan ekonomi Sulut. Yakni, perekonomian Sulut pada triwulan empat 2025, diketahui tumbuh 5,95% (yoy), lebih tinggi daripada perekonomian nasional yang tumbuh 5,39% (yoy) sehingga secara keseluruhan tahun 2025, ekonomi Sulut tumbuh 5,66%, sedangkan nasional 5,11%.

“Dari sisi permintaan pada triwulan IV pertumbuhan konsumsi rumah tangga dan investasi menguat dari triwulan sebelumnya di tengah kontraksi yang terjadi pada impor,” ujarnya.

Pertumbuhan itu adalah konsumsi rumah tangga tumbuh 43,42%, investasi 34,38%, belanja pemerintah 10,93%, ekspor 15,06%, dan impor 2,71%.

Melalui asesmen, BI membeber adanya peningkatan konsumsi sejalan dengan momentum HBKN Nataru. Selanjutnya, peningkatan kredit investasi pada proyek di Sulut dan peningkatan PMA.

Sedangkan perlambatan terjadi akibat kontraksi realisasi belanja kementerian/lembaga dan belanja Transfer ke Daerah (TKD). Ekspor juga menurun seiring penurunan harga CNO yang merupakan kelompok ekspor unggulan Sulut. Kontraksi juga diakibatkan oleh gejolak politik dan hambatan perdagangan internasional sehingga memperkuat nilai mata uang US Dollar.

Hasil asesmen yang sama menampilkan data bahwa dari sisi Lapangan Usaha (LU), pada kwartal IV 2025 perekonomian Sulut didorong oleh menguatnya LU Transportasi dan LU Perdagangan sejalan dengan momentum libur akhir tahun

Sedangkan ditinjau dari pembiayaan terhadap Lapangan Usaha, kredit perbankan mayoritas disalurkan kepada sektor perdagangan dan sektor pertambangan. Sementara itu, penyaluran kredit ke LU utama PDRB seperti sektor pertanian masih memiliki potensi untuk dapat ditingkatkan dengan disertai pengelolaan risiko yang memadai.

Lapangan usaha pertanian yang selama ini jadi penggerak utama ekonomi di Sulut—menguasai 19,75 persen pangsa ekonomi—mengalami kontraksi 2 poin lebih. Yakni dari 5,74 persen di triwulan III 2025 menjadi 3,08 persen di triwulan IV. Perlambatan disebabkan oleh terbatasnya produksi akibat penurunan luas panen padi serta penurunan NTP Tanaman Pangan.

Perlambatan juga dialami oleh LU pengolahan, dari 12,41 persen ke 8,98 persen. Kondisi ini disebabkan seiring penurunan volume ekspor pada kelompok unggulan minyak nabati.

Sedangkan tiga LU utama yang mengalami pertumbuhan adalah perdagangan, transportasi, dan konstruksi. Perdagangan, sektor ekonomi ke-2 menguasai pasar di Sulut (13,94 persen) mengalami pertumbuhan 2 poin lebih, yakni dari 4,40 persen ke 6,72 persen. Pertumbuhan ini didorong oleh konsumsi masyarakat pada periode HBKN Nataru.

Selanjutnya pertumbuhan paling progresif adalah sector transportasi (pangsa 12,50 persen) naik dari 6,72 persen ke 12,46 persen. Pertumbuhan ini didorong oleh wisatawan mancanegara yang meningkat hingga 71,34% (yoy) pada Desember 2025. Sedangkan sector konstruksi naik dari 0,20 persen jadi 1,41 persen. Pertumbuhan seiring dengan peningkatan kredit investasi pada proyek yang berlokasi di Sulut.(red)