Peran Penting West Papua dalam Agenda Negara-negara Pasifik

Jayapura, Jubi – Mantan Presiden New Caledonia, Louis Mapou, menegaskan bahwa hak asasi manusia dan kedaulatan merupakan isu krusial yang dihadapi oleh Melanesia dan kawasan Pasifik secara keseluruhan. Dalam konferensi mendatang Pacific Islands Forum (PIF), diharapkan para pemimpin Pasifik akan menegaskan pengakuan terhadap kedaulatan Indonesia atas West Papua, serta berupaya untuk memastikan kunjungan ke wilayah tersebut.

Louis Mapou menyatakan, "Stabilitas regional adalah perhatian utama Forum, dan isu-isu dekolonisasi seperti New Caledonia, Polinesia Prancis, dan West Papua tetap menjadi masalah yang mengkhawatirkan." Pernyataan ini mencerminkan pentingnya West Papua dalam agenda politik kawasan Pasifik.

Mapou, yang sebelumnya hadir dalam pertemuan para pemimpin di Tonga di mana kerusuhan sipil di New Caledonia menjadi fokus utama, mengakui bahwa banyak kepentingan terlibat dalam konfrontasi dengan Indonesia. Ia menyoroti bahwa Indonesia memiliki hubungan diplomatik dan ekonomi yang kuat dengan Papua Nugini dan Fiji, menciptakan ketegangan antara perjuangan hak asasi manusia dan kepentingan negara.

Sejak 2019, para pemimpin Pasifik telah meminta Indonesia untuk memfasilitasi kunjungan ke West Papua. Pada tahun 2023, Perdana Menteri Fiji dan Papua Nugini ditunjuk sebagai utusan khusus untuk mengunjungi wilayah tersebut, namun misi tersebut tidak berhasil. Perdana Menteri Papua Nugini, James Marape, menyatakan bahwa ia dan rekannya tidak dapat menemukan waktu untuk berkunjung bersama.

Pada KTT di Tonga, Perdana Menteri Vanuatu yang saat itu menjabat, Charlot Salwai, juga mengungkapkan kekhawatiran terkait West Papua. Ia mengingatkan bahwa pada tahun 2019, Forum Kepulauan Pasifik memutuskan untuk meminta misi PBB melakukan penyelidikan di Indonesia mengenai isu hak asasi manusia.

Menjelang pertemuan PIF tahun ini, Andreas Harsono, peneliti Human Rights Watch yang berbasis di Jakarta, menyatakan bahwa konflik di West Papua meningkat ke tingkat yang sangat mengkhawatirkan. "Penduduk asli West Papua melarikan diri dari kampung-kampung mereka akibat konflik berskala kecil antara pasukan keamanan Indonesia dan Tentara Pembebasan Nasional West Papua," ungkapnya.

Anggota Parlemen Partai Hijau Selandia Baru, Teanau Tuiono, menginginkan tindakan konkret dari para pemimpin Pasifik untuk mendengarkan perspektif masyarakat West Papua terkait pelanggaran hak asasi manusia. Ia menekankan pentingnya solidaritas terhadap saudara-saudari di West Papua, terutama terkait tindakan keras terhadap demonstran yang menentang pemindahan tahanan politik.

Louis Mapou mengidentifikasi dua isu utama dalam konteks West Papua: pelanggaran hak asasi manusia dan kedaulatan. Ia menegaskan bahwa perjuangan untuk kemerdekaan dan hak asasi manusia serupa dengan apa yang dihadapi oleh New Caledonia. Dengan meningkatnya perhatian terhadap isu-isu tersebut, West Papua tetap menjadi pusat perhatian dalam diskusi regional di kawasan Pasifik.