Peran Strategis Papua Barat dalam Agenda Negara-Negara Pasifik

JAYAPURA – Mantan Presiden New Caledonia, Louis Mapou, menekankan bahwa isu hak asasi manusia dan kedaulatan menjadi tantangan besar bagi kawasan Melanesia dan Pasifik secara keseluruhan. Dalam konteks ini, Papua Barat diakui sebagai elemen penting dalam agenda negara-negara Pasifik.

Mapou menyatakan bahwa stabilitas regional menjadi perhatian utama Forum Negara-Negara Pasifik. Masalah dekolonisasi yang melibatkan New Caledonia, Polinesia Prancis, dan Papua Barat terus menjadi isu yang memerlukan perhatian mendalam. Pernyataan ini disampaikan saat ia berbicara kepada RNZ Pacific, mengingatkan bahwa kerusuhan sipil di New Caledonia menjadi sorotan dalam pertemuan pemimpin-pemimpin di Tonga tahun lalu.

Dalam upayanya untuk menangani masalah Papua Barat, Mapou menekankan perlunya keterlibatan Papua Nugini, yang berbagi perbatasan darat dengan wilayah tersebut, serta Kelompok Spearhead Melanesia. Ia menjelaskan bahwa banyak kepentingan terlibat dalam konfrontasi dengan Indonesia, mengingat hubungan diplomatik dan ekonomi yang kuat antara Indonesia, Papua Nugini, dan Fiji.

Mapou juga mengingatkan bahwa tindakan lebih berarti daripada sekadar kata-kata. Pada tahun 2018, Presiden Indonesia saat itu, Joko Widodo, mengundang Komisaris Hak Asasi Manusia PBB untuk mengunjungi Papua, namun kunjungan tersebut tidak terlaksana. Sejak 2019, para pemimpin Pasifik telah meminta Indonesia untuk memfasilitasi kunjungan ke Papua Barat. Meskipun Perdana Menteri Fiji dan Papua Nugini ditunjuk sebagai utusan khusus untuk misi tersebut, mereka tidak berhasil menyelesaikan kunjungan ke wilayah yang dimaksud.

Perdana Menteri Papua Nugini, James Marape, menyatakan bahwa ia dan rekannya, Sitiveni Rabuka, tidak menemukan waktu yang tepat untuk melakukan kunjungan bersama ke Papua Barat.

Di lain pihak, pada KTT Pemimpin di Tonga tahun lalu, Perdana Menteri Vanuatu, Charlot Salwai, mengungkapkan kekhawatiran yang berkepanjangan terkait situasi di Papua Barat. Ia mencatat bahwa Forum Kepulauan Pasifik pada 2019 telah memutuskan untuk meminta misi PBB melakukan penyelidikan di Indonesia, termasuk potensi pertemuan langsung dengan Presiden Indonesia.

Menjelang pertemuan tahun ini, peneliti dari Human Rights Watch, Andreas Harsono, mengungkapkan bahwa konflik di Papua Barat telah meningkat dan mencapai salah satu periode paling kekerasan dalam enam dekade terakhir. Harsono melaporkan bahwa banyak penduduk asli Papua terpaksa meninggalkan desa mereka akibat konflik yang melibatkan pasukan keamanan Indonesia dan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat.

Anggota Parlemen Partai Hijau Selandia Baru, Teanau Tuiono, menyerukan agar para pemimpin Pasifik mendengarkan suara komunitas lokal terkait pelanggaran hak asasi manusia. Ia menggarisbawahi perlunya solidaritas dengan masyarakat Papua Barat di tengah perkembangan militer yang semakin kompleks dan problematis.

Louis Mapou menegaskan bahwa dua isu utama yang dihadapi adalah pelanggaran hak asasi manusia dan tantangan terhadap kedaulatan wilayah tersebut. Ia mencatat bahwa tantangan serupa juga dihadapi oleh New Caledonia dalam perjuangan mereka untuk meraih kemerdekaan dan mengatasi masalah hak asasi manusia yang berkaitan dengan penegakan hukum.