Peran Tauhid dalam Menentukan Arah Kebijakan Negara di Era Globalisasi

Pengantar

Di tengah kemajuan globalisasi, negara-negara di seluruh dunia menghadapi tantangan besar dalam menjalani hubungan internasional tanpa mengorbankan identitas dan nilai-nilai dasar mereka. Kerja sama antarnegara dan investasi global dianggap penting, namun pertanyaan mendasar yang sering terabaikan adalah siapa yang sebenarnya menentukan arah kebijakan suatu negara dan nilai apa yang menjadi landasan keputusan tersebut.

Agenda Elit Global

Istilah "agenda elit global" seringkali digunakan untuk menggambarkan kebijakan ekonomi, politik, dan pembangunan yang ditetapkan oleh kekuatan besar dunia melalui lembaga internasional, pasar modal, dan konsensus kebijakan global. Meskipun agenda ini sering dipresentasikan dengan istilah yang terkesan netral, seperti efisiensi dan pertumbuhan, dampaknya terhadap kedaulatan rakyat dan kesenjangan sosial-ekonomi patut untuk dipertanyakan.

Tantangan Nilai dalam Kebijakan

Persoalan utama bukanlah keberadaan agenda global itu sendiri, melainkan bagaimana negara menghadapinya tanpa kehilangan pegangan nilai. Dalam konteks ini, prinsip tauhid menawarkan kerangka yang jelas untuk menentukan arah negara. Tauhid mengajarkan bahwa kekuasaan mutlak hanya milik Tuhan, yang mempengaruhi cara negara menjalankan fungsinya. Negara yang berlandaskan tauhid tidak akan menuhankan pasar atau pertumbuhan ekonomi, melainkan akan menempatkan nilai moral sebagai dasar pengambilan keputusan.

Ketidakadilan dalam Sistem Kebijakan

Tanpa landasan ketuhanan yang kuat, agenda elit global dapat dengan mudah dianggap sebagai takdir kebijakan. Akibatnya, keputusan yang diambil lebih cenderung mengikuti tuntutan internasional ketimbang menjunjung keadilan sosial. Pembangunan sering kali hanya diukur dari angka dan statistik, tanpa mempertimbangkan kualitas hidup rakyat, sehingga negara kehilangan makna sebagai pelindung warganya.

Konsep Talbis dalam Kebijakan

Budayawan Emha Ainun Nadjib mengemukakan konsep talbis, yang merujuk pada penyesatan melalui penyamaran. Dalam konteks sosial-politik, talbis bisa terjadi ketika kebijakan yang tampak sah dan rasional justru menjauhkan masyarakat dari nilai-nilai dasar. Hal ini menunjukkan bahwa sistem dan kebijakan yang terlihat ilmiah dan sah secara hukum pun bisa tetap tidak adil.

Kesadaran Moral dan Tanggung Jawab

Cak Nun mengingatkan bahwa masyarakat sering dibohongi oleh citra politik yang diciptakan, sehingga mereka merasa telah memilih pemimpin yang tepat, padahal sebenarnya pilihan mereka adalah produk dari sistem yang tidak memadai. Dalam hal ini, tauhid berfungsi sebagai kerangka etis yang membatasi kekuasaan, mengingatkan bahwa negara tidak boleh sepenuhnya tunduk pada agenda yang mengabaikan nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan.

Nilai-nilai Universal dalam Negara Bertauhid

Negara yang berlandaskan tauhid bukanlah negara yang memaksakan agama tertentu, melainkan negara yang mengedepankan nilai-nilai universal seperti keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab. Dengan fondasi ini, negara dapat berdialog dengan dunia secara setara tanpa menjadi pengikut pasif.

Risiko Kehilangan Kedaulatan Moral

Tanpa tauhid sebagai arah, negara berisiko kehilangan kedaulatan moral. Meskipun secara administratif negara masih berfungsi, kebijakan yang diambil akan lebih dipengaruhi oleh logika luar yang mungkin tidak selaras dengan kebutuhan rakyat. Hal ini dapat mengarah pada apatisme publik dan krisis legitimasi dalam jangka panjang.

Kesimpulan

Oleh karena itu, perdebatan mengenai agenda elit global seharusnya tidak hanya terfokus pada aspek ekonomi dan geopolitik, tetapi juga pada nilai-nilai yang menjadi pedoman dalam pengambilan keputusan. Tauhid memberikan arah yang jelas, menegaskan bahwa negara harus berpegang pada nilai yang lebih tinggi daripada sekadar kekuasaan. Dalam konteks Indonesia, dibutuhkan keberanian moral untuk menjadikan tauhid sebagai kompas dalam menentukan arah negara, agar tidak terjebak dalam dominasi agenda elit global.