Prabowo Subianto Berupaya Mengembalikan Kontrol Sumber Daya Energi Nasional dari Mafia Migas

Jakarta - Dalam upaya mengembalikan kontrol terhadap sumber daya ekonomi Indonesia, Presiden Prabowo Subianto, melalui langkah-langkah yang diambil oleh Pertamina, berfokus pada penegakan hukum yang agresif terhadap konglomerat hitam di sektor minyak dan gas (migas) yang selama ini beroperasi secara ilegal. Langkah ini dinilai sebagai bagian dari upaya untuk mereset ulang pengelolaan sumber daya energi negara.

Menurut Adib Miftahul, pengamat politik dan kebijakan publik dari Universitas Islam Syekh Yusuf (UNIS), tindakan yang dilakukan oleh pemerintah saat ini merupakan langkah penting dalam menghadapi mafia migas yang telah menguasai aliran ekonomi energi di Indonesia selama beberapa dekade. Mafia migas merujuk pada jaringan atau kelompok yang terlibat dalam praktik ilegal dan korup dalam sektor migas demi keuntungan pribadi, yang sering kali merugikan negara dan masyarakat.

Adib menekankan bahwa Prabowo sedang melakukan upaya besar untuk mengembalikan kontrol negara atas sumber daya strategis yang sebelumnya dikuasai oleh praktik bisnis gelap. "Ini bukan sekadar penertiban, ini pembersihan struktural," ungkapnya.

Dalam konteks ini, Pertamina berperan sebagai ujung tombak dalam pelaksanaan reset pengelolaan migas, termasuk penertiban rantai pasok, distribusi, dan tata kelola internal. "Pertamina kini berada dalam posisi yang sama sekali berbeda dibanding era sebelumnya," tambah Adib.

Prabowo sebelumnya telah menyoroti adanya "kebocoran-kebocoran besar" di sektor energi, dan langkah-langkah yang diambil saat ini dianggap sebagai implementasi dari janji tersebut. "Pertamina diberi ruang penuh untuk bertindak, dan didukung oleh Presiden serta aparat hukum," jelasnya.

Adib juga menegaskan bahwa pertarungan politik dan ekonomi saat ini tidak lagi berkisar pada kontestasi antar elite, tetapi merupakan pertempuran negara melawan konglomerat hitam yang telah menikmati hasil sumber daya alam secara tidak sah. "Musuh Prabowo adalah konglomerat-konglomerat hitam yang tidak mau kehilangan akses ke kekayaan alam," ujarnya.

Ia menambahkan bahwa proses ini merupakan fase penting dalam pemulihan sistem negara, dan jika dilakukan dengan konsisten, dapat memberikan dampak ekonomi yang signifikan bagi rakyat. "Sumber daya negara harus kembali ke negara, bukan ke sekelompok konglomerat hitam. Ini adalah proses yang berat, tetapi sangat tepat," kata Adib.

Namun, langkah tegas terhadap mafia migas diprediksi akan memicu resistensi dan perlawanan dari mereka yang selama ini menikmati aliran ekonomi besar di luar regulasi. "Begitu disetop, pasti marah. Apalagi uang yang terlibat bukan miliaran, tetapi bisa mencapai triliunan," pungkasnya.