Reposisi Polri Bukan Agenda Negara, Penegasan dari Haidar Alwi

Dalam konteks dinamika politik dan reformasi kelembagaan yang sedang berlangsung, isu reposisi Polri di bawah kementerian telah menimbulkan keresahan di kalangan internal. Pendiri Haidar Alwi Institute (HAI) serta Wakil Ketua Dewan Pembina Ikatan Alumni ITB, R. Haidar Alwi, menekankan pentingnya menempatkan isu ini dalam konteks yang tepat.

Haidar Alwi menyatakan bahwa tidak ada perubahan fundamental terkait posisi Polri dalam struktur ketatanegaraan Indonesia. "Komitmen yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto sebelum Pemilu 2024 bahwa Polri tetap berada langsung di bawah Presiden masih menjadi pegangan utama yang belum pernah ditarik kembali," ungkapnya pada Jumat (14/11/2025).

Ia menegaskan bahwa janji tersebut bukan sekadar retorika kampanye, melainkan bagian dari desain besar untuk menjaga stabilitas keamanan nasional. Hal ini menuntut agar Polri tetap berada pada posisi strategis tanpa terperangkap dalam struktur birokrasi kementerian yang bisa menghambat tanggung jawab institusi penegak hukum.

Lebih lanjut, Haidar menggarisbawahi pernyataan tegas dari Komisi III DPR RI yang dalam berbagai kesempatan menyatakan bahwa reposisi Polri ke bawah kementerian bukanlah agenda negara saat ini. Sebagai mitra kerja utama dalam pembinaan, pengawasan, dan penyusunan kebijakan terkait kepolisian, Komisi III menyadari bahwa efektivitas Polri sebagai alat negara bergantung pada dua hal yang tidak dapat dinegosiasikan: independensi operasional dan garis komando yang ringkas.