Sinergi Pemprov Riau dan Kopassus untuk Pembangunan dan Stabilitas Wilayah
Sumber Foto: InfoPublik
Agenda Negara

Sinergi Pemprov Riau dan Kopassus untuk Pembangunan dan Stabilitas Wilayah

Pekanbaru, InfoPublik – Kerja sama antara Pemerintah Provinsi Riau dan TNI, khususnya Kopassus, dianggap krusial dalam mendukung berbagai agenda strategis nasional. Sinergi ini diharapkan dapat memperkuat pembangunan daerah dan kepentingan nasional.

Dalam pertemuan di Kantor Gubernur Riau, Komandan Grup 3 Kopassus, Brigjen TNI Bram Pramudia, menyampaikan apresiasi atas dukungan Pemerintah Provinsi Riau terhadap pembangunan Markas Kopassus di Dumai. Ia menekankan pentingnya akses jalan menuju lokasi pembangunan sebagai salah satu bentuk dukungan yang sangat berarti.

“Selama tahap pembangunan Markas Kopassus di Dumai, kami telah menerima banyak bantuan dari provinsi, terutama dalam hal akses jalan. Kami berharap dengan adanya pertemuan ini, akses ke lokasi pembangunan markas bisa terwujud,” ujar Bram.

Bram menjelaskan bahwa pembangunan akses jalan sangat penting untuk menunjang mobilitas dan mempercepat proses pengerjaan markas. Dengan infrastruktur yang memadai, aktivitas operasional di masa mendatang diharapkan dapat berjalan lebih optimal.

Ia juga menyoroti bahwa hubungan antara Pemprov Riau dan TNI selama ini berjalan dengan baik. Komunikasi yang terjalin dinilai mampu menciptakan kerja sama yang efektif di berbagai bidang.

“Saya menilai sinergitas antara Pemprov Riau dan TNI, khususnya Kopassus, sangat baik. Banyak hal yang saling kita komunikasikan, seperti kerja sama yang positif,” tambahnya.

Bram menegaskan bahwa koordinasi yang baik antara pemerintah daerah dan instansi vertikal merupakan modal penting dalam menjaga stabilitas wilayah. Mengingat posisi geografis Riau yang strategis, perhatian bersama sangat diperlukan.

Harapan untuk terus meningkatkan hubungan yang telah terjalin di masa mendatang diungkapkan oleh Bram. Ia yakin bahwa kerja sama yang erat akan memberikan dampak positif bagi pembangunan daerah dan pelaksanaan tugas negara.