TPNPB Desak Perundingan Internasional dan Imbau Warga Non-Papua Tinggalkan Papua

Papua, detikpapua— Manajemen Markas Pusat Komando Nasional Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat–Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) merilis Siaran Pers II pada Jumat, 20 Februari 2026, yang berisi seruan penyelesaian konflik bersenjata di Papua melalui perundingan internasional.

Dalam pernyataan yang disampaikan juru bicara TPNPB-OPM, Sebby Sambom, organisasi tersebut menilai konflik bersenjata antara TPNPB dan aparat militer Indonesia tidak dapat diselesaikan melalui dialog Jakarta–Papua. Mereka meminta agar penyelesaian konflik dilakukan melalui perundingan internasional yang dimediasi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau lembaga internasional yang diakui secara global dan bersifat netral.

TPNPB-OPM menyebut konflik yang terjadi sejak 1960-an telah menimbulkan korban jiwa dari kedua belah pihak serta warga sipil, dan menyebabkan peningkatan jumlah pengungsi internal maupun yang mencari suaka ke luar negeri. Dalam pernyataan itu, mereka juga menyinggung Perjanjian New York 15 Agustus 1962 sebagai salah satu latar belakang historis konflik berkepanjangan di Papua.

Selain itu, TPNPB-OPM menilai kebijakan pembangunan dan Otonomi Khusus (Otsus) Papua bukan solusi atas persoalan yang mereka sebut sebagai masalah politik dan sejarah. Mereka turut menyinggung keterlibatan Presiden Prabowo Subianto dalam forum internasional, yang menurut mereka tidak berkaitan langsung dengan penyelesaian konflik di Papua.

Dalam siaran pers tersebut, TPNPB-OPM juga mengimbau tenaga pendidik, tenaga kesehatan, serta warga non-Papua yang berada di wilayah yang mereka klaim sebagai daerah operasi untuk meninggalkan lokasi konflik. Mereka menyatakan fasilitas sipil yang digunakan sebagai pos militer berpotensi menjadi sasaran serangan.

Pernyataan itu ditandatangani oleh jajaran pimpinan TPNPB-OPM, yakni Goliath Tabuni selaku Panglima Tinggi, Melkisedek Awom sebagai Wakil Panglima, Terianus Satto sebagai Kepala Staf Umum, dan Lekagak Telenggen sebagai Komandan Operasi Umum.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari pemerintah pusat maupun pihak terkait atas isi siaran pers tersebut. (Red)