Wali Kota Semarang: Pajak Restoran dan Hiburan Andalkan PAD di Tengah Tantangan Perhotelan

SEMARANG, LINGKAR TV – Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang mencatat dinamika menarik dalam laporan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun anggaran 2025. Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti, mengungkapkan adanya ketimpangan signifikan antar sektor pajak daerah yang menjadi cerminan perilaku ekonomi masyarakat saat ini.

Berdasarkan data terbaru, pajak hiburan berhasil terealisasi sebesar 106,38 persen dan pajak restoran mencapai 104,31 persen. Kedua sektor ini sukses melampaui target yang ditetapkan.

Namun, performa kontras terlihat pada pajak hotel yang hanya mampu menyentuh angka 79,10 persen, jauh di bawah proyeksi awal.

“Restoran naik sekali, hiburan naik sekali. Tapi hotel kenapa?,” papar Agustina, Sabtu (21/2/2026).

Wali Kota Semarang Soroti Dampak ‘Simpul Jalan Tol’

Fenomena ini menunjukkan bahwa Kota Semarang kini lebih banyak berfungsi sebagai titik transit.

Banyak wisatawan atau pelintas yang memanfaatkan akses tol hanya untuk singgah sejenak, menikmati kuliner, atau mengunjungi tempat hiburan sebelum melanjutkan perjalanan ke kota tujuan seperti Solo, Jepara, hingga Brebes.

“Itu berarti orang bepergian tapi tidak menginap. Semarang telah menjadi simpul perjalanan jalan tol,” imbuhnya.

Kondisi “kota mampir” ini menjadi tantangan berat bagi sektor perhotelan.

Oleh karena itu Wali Kota Semarang juga mendesak Pemkot untuk merumuskan strategi baru agar tingkat hunian hotel bisa kembali stabil pada tahun 2026 melalui berbagai aktivasi pariwisata yang mampu menahan wisatawan untuk bermalam.

SiLPA Rp186 Miliar dan Efisiensi Belanja Rp440 Miliar

Meski terdapat tekanan pada sektor perhotelan, namun sektor hiburan dan kuliner mampu menopang struktur PAD secara keseluruhan.

Di tengah performa PAD yang didominasi sektor konsumsi, Pemkot Semarang juga melaporkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) 2025 sebesar Rp186,9 miliar.

Angka ini menjadi bantalan fiskal yang sangat penting mengingat adanya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja daerah.

Kebijakan pusat tersebut memaksa Pemkot Semarang memangkas rencana belanja hingga Rp440 miliar.

Beberapa pos anggaran yang akan dikurangi secara signifikan meliputi perjalanan dinas dan biaya makan-minum rapat.

“Kita tetap akan memangkas belanja perjalanan dinas. Belanja pertemuan tetap dilakukan, tetapi efisiensi dan efektivitas dilaksanakan secara ketat,” tegas Wali Kota Semarang.

UMKM Jadi Jaring Penyelamat Ekonomi Lokal

Lebih lanjut, Agustina menekankan bahwa daya lenting (resilience) ekonomi Semarang saat ini sangat bergantung pada sektor akar rumput.

Di tengah pengetatan anggaran pemerintah, pelaku UMKM dan ekonomi kreatif justru menjadi pilar yang menjaga stabilitas kota.

“Angka ini adalah cerminan nyata dari daya lenting atau resiliens ekonomi warga yang luar biasa. UMKM dan pelaku ekonomi kreatif menjadi penyangga vital kota ini di masa yang penuh tantangan,” pungkasnya. (ADV – Lingkartv.com)

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari lingkartv.com

Agustina Wilujeng Ekonomi Kreatif Jalan Tol Trans Jawa Kota Semarang PAD 2025 Pajak Hotel Pajak Restoran

Bagikan

Facebook X Pinterest