Dialog IPPM Pangkep Soroti Penurunan Prioritas Pendidikan di Indonesia

Ikatan Pemuda Pelajar Mahasiswa (IPPM) Pangkep Koordinator UNM baru-baru ini mengadakan acara Bazar Dialog dengan tema "Realisasi Pendidikan di Indonesia: Antara Anggaran Besar dan Realita di Lapangan". Kegiatan yang berlangsung di Saka Society pada Jumat, 13 Februari, ini dihadiri oleh berbagai kalangan, termasuk mahasiswa dan pemangku kepentingan pendidikan.

Pendidikan Tak Lagi Jadi Prioritas

Dalam dialog tersebut, Rizky Andika Putra, Presiden BEM FMIPA UNM, berperan sebagai pemantik diskusi. Ia menekankan bahwa pendidikan di Indonesia saat ini mengalami penurunan prioritas di bawah kebijakan pemerintah, yang tercermin dari pemangkasan anggaran pendidikan yang signifikan, seperti yang diatur dalam Perpres Nomor 1 Tahun 2025.

“Pendidikan bukan prioritas di bawah rezim hari ini. Hal ini terlihat dari adanya pemangkasan anggaran pendidikan melalui Perpres yang dikeluarkan sesaat setelah pelantikan presiden,” ungkap Rizky di hadapan peserta dialog.

Skema Otonomi Kampus dan Beban Mahasiswa

Rizky juga menjelaskan bahwa masalah anggaran pendidikan tidak terlepas dari sejarah panjang perjanjian internasional yang mendorong liberalisasi sektor publik. Ia mengkritik skema otonomi kampus, seperti Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH), yang dinilai sebagai bentuk pelepasan tanggung jawab negara terhadap biaya pendidikan mahasiswa.

“Negara melepas tanggung jawab terkait pendidikan dengan skema otonomi. Kampus dibiarkan mengelola keuangan sendiri yang berujung pada meningkatnya beban Uang Kuliah Tunggal (UKT) mahasiswa secara signifikan,” tambahnya.

Kesejahteraan Tenaga Pendidik yang Tidak Merata

Selain itu, Rizky memaparkan ketimpangan kesejahteraan di antara tenaga pendidik di daerah. Menurut data, sekitar 42,5 juta guru di Indonesia belum merasakan kesejahteraan yang layak akibat distribusi alokasi anggaran yang tidak merata.

“Distribusi alokasi anggaran tidak pernah merata. Kondisi guru di daerah sangat miris, di mana profesi yang mencerdaskan anak bangsa ini seringkali hanya tertutup dengan dalih pengabdian atau amal tanpa jaminan kesejahteraan yang layak,” ujarnya.

Orientasi Pendidikan Menuju Kebutuhan Industri

Dalam penutup, Rizky mengkritisi orientasi pendidikan yang kini lebih diarahkan untuk memenuhi kebutuhan pasar industri, khususnya di sektor pertambangan nikel di Indonesia Timur. Ia menilai bahwa kurikulum pendidikan saat ini cenderung fokus mencetak mahasiswa sebagai tenaga kerja yang patuh pada kepentingan industri nasional.

“Pendidikan kita hari ini seolah hanya berfokus untuk mendukung hilirisasi industri. Mahasiswa hadir bukan untuk kemandirian bangsa, melainkan untuk menjadi masyarakat yang patut kerja bagi perusahaan-perusahaan besar,” tutup Rizky.