DPRD Situbondo Evaluasi Kinerja 2025 dan Soroti Ketergantungan Fiskal

News

SUARA INDONESIA, SITUBONDO – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Situbondo menggelar Rapat Paripurna pada Jumat (27/3/2026) dengan agenda utama penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun Anggaran 2025 serta persetujuan dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) strategis.

Rapat yang berlangsung di ruang pleno DPRD tersebut dihadiri oleh unsur pimpinan dan anggota dewan, serta jajaran Pemerintah Kabupaten Situbondo. Forum ini menjadi momentum penting untuk menilai capaian kinerja pemerintah daerah sekaligus merumuskan arah kebijakan ke depan.

Dalam pemaparannya, Wakil Bupati Situbondo, Ulfiyah, yang akrab disapa Mbak Ulfi, menyampaikan bahwa kebijakan pembangunan daerah sepanjang 2025 tetap berorientasi pada penguatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan percepatan pembangunan infrastruktur.

Menurut Mbak Ulfi, Kedua sektor ini dinilai sebagai pilar utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

“Pemerintah daerah berupaya menjaga kesinambungan antara pembangunan fisik dan peningkatan kualitas SDM sebagai fondasi kesejahteraan masyarakat,” ujarnya di hadapan sidang paripurna.

Meski demikian, ia mengakui bahwa struktur fiskal daerah masih menghadapi tantangan, khususnya tingginya ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat.

Hal ini tercermin dari komposisi pendapatan daerah yang belum sepenuhnya ditopang oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Data realisasi APBD 2025 menunjukkan bahwa dari target pendapatan sebesar Rp1,75 triliun, realisasi yang dicapai sebesar Rp1,08 triliun. Sementara itu, pendapatan transfer justru melampaui target, yakni mencapai Rp1,47 triliun dari target Rp1,44 triliun.

Adapun PAD tercatat sebesar Rp320,97 miliar dari target Rp302,74 miliar. Meski melampaui target, kontribusinya terhadap keseluruhan pendapatan daerah masih relatif terbatas. Dari sisi belanja, pemerintah daerah mengalokasikan anggaran sebesar Rp1,85 triliun dengan realisasi mencapai Rp1,74 triliun.

Belanja operasional terealisasi sebesar 95,3 persen, sedangkan belanja modal mencapai 91,66 persen. Sejumlah indikator kinerja utama menunjukkan capaian yang menggembirakan.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tercatat sebesar 71,87, melampaui target 71,49. Pertumbuhan ekonomi juga mencapai 5,25 persen, lebih tinggi dari target 4,82 persen.

Selain itu, tingkat kemiskinan berhasil ditekan menjadi 11,17 persen dari target 11,51 persen. Indeks reformasi birokrasi pun menunjukkan kinerja positif dengan capaian 86,18 persen, melampaui target yang ditetapkan.

Namun demikian, beberapa indikator masih memerlukan perhatian serius. Indeks kepuasan terhadap infrastruktur tercatat sebesar 81,2 persen, belum mencapai target 85,3 persen. Indeks Kesejahteraan Sosial (IKS) juga masih berada sedikit di bawah target yang direncanakan.

Melalui rapat paripurna ini, DPRD Situbondo diharapkan dapat memberikan rekomendasi strategis terhadap LKPJ yang telah disampaikan. Selain itu, pembahasan dan persetujuan dua Raperda terkait pesantren serta pemberdayaan koperasi dan usaha mikro diharapkan mampu memperkuat fondasi sektor keagamaan dan ekonomi kerakyatan di Kabupaten Situbondo.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Situbondo dari fraksi PPP, Abdurrahman menyatakan bahwa memang APBD masih sangat tergantung kepada dana transfer pusat.

"Dulu Banongan itu menyumbang PAD Rp2 miliar untuk PAD kini tidak lagi karena sudah menjadi Bandara KASA, ditambah lagi pengurangan dari pusat hingga Rp200 miliar, itu saja kalau dijumlah Rp202 miliar," ungkap Abdurrahman.

Namun demikian, capaian pemerintah daerah dengan segala hambatan menurut Abdurrahman sudah sangat baik. "Gerak cepat pemerintah daerah mencari solusi ditengah pengurangan anggaran pusat, merupakan bentuk komitmen pemerintah untuk mempertahankan agar Kabupaten Situbondo tetap bisa bertahan, terbukti masih ada pembangunan baik infrastruktur maupun sumber daya manusia," jelasnya.

Abdurrahman berharap, kedepannya sektor potensi daerah dapat menjadi penyumbang terbesar untuk PAD, ia mencontohkan sektor perikanan, pertanian, UMKM, Investasi, retribusi dan pajak.

"Semoga kedepannya dibawah kepimpinan Mas Rio dan Mbak Ulfi sektor potensi lokal dapat mejadi penunjang utama PAD kita, sehingga Kabupaten Situbondo bisa menjadi daerah yang mandiri tidak lagi tergantung pada dana transfer Daerah," harap Abdurrahman.