DPRD Sumba Barat Bahas Tiga Ranperda Strategis untuk Pembangunan Daerah

KBRN,Sumba: Sidang Paripurna XI DPRD Kabupaten Sumba Barat pada Jumat, 14 November 2025, menjadi momentum penting ketika Wakil Bupati Sumba Barat, Thimo Ragga, menyampaikan jawaban pemerintah atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD. Sidang tersebut memuat tiga agenda strategis yang berkaitan langsung dengan arah pembangunan dan peningkatan kualitas pelayanan publik di daerah.

Dalam agenda pertama, Wakil Bupati menjelaskan jawaban pemerintah mengenai pandangan fraksi terhadap tiga Ranperda, yakni Ranperda APBD Tahun Anggaran 2026, Ranperda Sistem Kesehatan Daerah, serta Ranperda Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak. Ia menegaskan komitmen pemerintah untuk menerapkan kebijakan yang selaras dengan kebutuhan masyarakat, khususnya dalam peningkatan layanan kesehatan dan perlindungan anak.

Melalui penjelasan tersebut, pemerintah daerah berharap seluruh fraksi dapat memahami fokus kebijakan yang ditekankan dalam Nota Keuangan APBD 2026. Wakil Bupati juga menekankan bahwa harmonisasi antara kebijakan dan alokasi anggaran menjadi kunci dalam mencapai target pembangunan secara efektif dan berkelanjutan.

Agenda kedua sidang adalah pengumuman keputusan pimpinan DPRD mengenai pembentukan Tim Perumus Pendapat Badan Anggaran DPRD terhadap Ranperda APBD Tahun Anggaran 2026. Tim ini akan menyusun rekomendasi strategis guna memastikan rancangan anggaran lebih tepat sasaran dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Sementara itu, agenda ketiga berkaitan dengan penetapan Panitia Khusus (Pansus) pembahasan Ranperda Sistem Kesehatan Daerah serta Ranperda Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak. Pansus ini merupakan langkah krusial untuk memperdalam kajian, memastikan peraturan yang dihasilkan memiliki kualitas dan dampak yang signifikan bagi peningkatan layanan publik.

Dengan terselenggaranya sidang paripurna ini, sinergi antara DPRD dan Pemerintah Kabupaten Sumba Barat semakin terlihat kuat. Wakil Bupati mengajak seluruh pihak terkait untuk mempercepat proses legislasi, sehingga berbagai program prioritas yang diusulkan dapat segera diwujudkan demi percepatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. (Jl)