Pemerintah Papua Prioritaskan Penanggulangan HIV/AIDS dalam Program 2025–2030

KBRN, Jayapura: Pemerintah Provinsi Papua menetapkan penanggulangan HIV/AIDS sebagai salah satu program prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur sejak 100 hari pertama masa kerja. Kebijakan ini ditegaskan Gubernur Papua, Matius Fakhiri, dalam peringatan Hari AIDS Sedunia di Jayapura, Senin (1/12/2025).

Fakhiri menyampaikan, beban epidemi HIV di Papua masih menjadi yang tertinggi secara nasional sehingga membutuhkan percepatan penanganan yang terencana dan lintas sektor. Ia menilai upaya medis harus berjalan seiring dengan edukasi, perubahan perilaku, serta pendekatan sosial budaya yang sesuai dengan karakter masyarakat Papua.

"Pemerintah provinsi, melalui KPA Papua, menyusun program 2025–2030 yang berfokus pada promosi kesehatan, edukasi publik, dan riset. Hal ini untuk memastikan informasi HIV dapat diterima masyarakat secara tepat dan bebas stigma," kata Gubernur.

"Penguatan kapasitas guru, tokoh agama, relawan, dan lembaga masyarakat juga disiapkan untuk menjangkau komunitas adat dan wilayah terpencil. Di sisi layanan, pemerintah daerah mendorong keberlanjutan pendampingan bagi ODHIV, termasuk ketersediaan logistik dan obat antiretroviral," ucap dia lagi.

Fakhiri menekankan perlunya koordinasi lintas sektor untuk memastikan layanan tetap berjalan. Ia juga meminta bupati dan wali kota memperkuat kelembagaan KPA di daerah.

"Terutama terkait dukungan anggaran dan mekanisme koordinasi. Hasil penanggulangan HIV tidak akan maksimal tanpa konsolidasi di level kabupaten/kota," ujar Fakhiri.

Dalam kesempatan yang sama, Fakhiri memberikan apresiasi kepada para relawan Peduli AIDS yang selama ini menjangkau kampung, lembah, pegunungan, hingga daerah terpencil. "Pemerintah provinsi akan terus memperkuat dukungan kapasitas dan operasional bagi relawan di lapangan," katanya.