Hukum

Sinergi Penegak Hukum di Demak: Diskusi KUHP dan KUHAP Baru
Hukum

Sinergi Penegak Hukum di Demak: Diskusi KUHP dan KUHAP Baru

⁠Abdul Sakur 20 Februari 2026DEMAK [Berlianmedia]- Reformasi hukum pidana nasional memasuki babak baru. Untuk menyatukan persepsi dan memperkuat siner...

Trump Hadapi Tantangan Hukum Besar Usai Pembatalan Tarif oleh Mahkamah Agung
Hukum

Trump Hadapi Tantangan Hukum Besar Usai Pembatalan Tarif oleh Mahkamah Agung

SinPo.id - Presiden Amerika Serikat Donald Trump diperkirakan masih akan menghadapi serangkaian tantangan hukum besar setelah Mahkamah Agung Amerika S...

Jembatan Darurat Jadi Solusi Warga Aceh Tengah
Hukum

Jembatan Darurat Jadi Solusi Warga Aceh Tengah

HomeBeritaJabodetabekInternasionalHukumdetikXKolomBlak blakanPro KontraInfografisFotoVideoIndekspart ofConnect With UsCopyright @ 2026 detikcom.All ri...

Wayan Sudirta: Imunitas DPR Bukan Alasan untuk Melanggar Hukum
Hukum

Wayan Sudirta: Imunitas DPR Bukan Alasan untuk Melanggar Hukum

Kehormatan DPR bukan hanya simbol. Ia adalah fondasi kepercayaan publik.Anggota Komisi lll DPR RI sekaligus Ketua Tim Kunjungan Kerja Mahkamah Kehorma...

Kemenhaj Siapkan Skema Baru Penyembelihan Dam Haji untuk Lindungi Jemaah
Hukum

Kemenhaj Siapkan Skema Baru Penyembelihan Dam Haji untuk Lindungi Jemaah

Pemerintah melalui Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) RI menegaskan komitmennya menghadirkan pelayanan haji yang adaptif, solutif, dan berpihak pad...

Polda Banten Tegaskan Dua Kasus Penipuan dan Penghinaan Berbeda
Hukum

Polda Banten Tegaskan Dua Kasus Penipuan dan Penghinaan Berbeda

Tribratanews.polri.go.id - Serang. Polda Banten meluruskan mengenai penanganan perkara dugaan penipuan dan penghinaan yang viral di media sosial. Dua...

Nasir Djamil Dorong Evaluasi Hukum untuk Pencegahan Korupsi
Hukum

Nasir Djamil Dorong Evaluasi Hukum untuk Pencegahan Korupsi

tirto.id - Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Nasir Djamil, mengkritik pendekatan pemerintah dalam menangani tindak pida...

OJK Kenakan Denda Rp 5,7 Miliar kepada Pelaku Manipulasi Saham
Hukum

OJK Kenakan Denda Rp 5,7 Miliar kepada Pelaku Manipulasi Saham

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjatuhi sanksi denda kepada dua pihak yang terbukti melakukan manipulasi harga atau goreng saham.

Walikota Ambon Sarankan Tempuh Jalur Hukum Terkait Ganti Rugi Tanah
Hukum

Walikota Ambon Sarankan Tempuh Jalur Hukum Terkait Ganti Rugi Tanah

Soal Pembayaran Ganti Rugi Tanah, Walikota Persilahkan Tempuh Jalur HukumOnlineAMBON, Siwalima.id – Pemkot Ambon menegaskan, proses pembayaran ganti r...

Kades Wonosari Ajukan Uji Keaslian Dokumen dalam Kasus Pungli PTSL
Hukum

Kades Wonosari Ajukan Uji Keaslian Dokumen dalam Kasus Pungli PTSL

PASURUAN, TADATODAYS.COM - Kasus dugaan pungutan liar (pungli) Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Wonosari, Kecamatan Tutur,...